Lubuk Basung – Pemerintah Kabupaten Agam kebut persiapan relokasi warga terdampak bencana ke hunian sementara (huntara). Targetnya, pekerjaan fisik rampung 17 Januari 2026.
Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, memimpin rapat koordinasi untuk memastikan kelancaran proses transisi tersebut.
Rapat berlangsung di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam, Rabu (14/1/2026) malam.
Hadir dalam rapat tersebut unsur Forkopimda, OPD terkait, camat se-Kabupaten Agam, serta perwakilan BNPB.
Fokus utama rapat adalah evaluasi penanganan bencana yang terjadi sejak 10 Januari 2026. Bencana tersebut meliputi banjir dan longsor di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh, serta puting beliung di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Candung.
Kepala Pelaksana BPBD Agam, Rahmad Lasmono, menjelaskan adanya penyesuaian jumlah unit huntara. Semula 550 unit, kini menjadi 437 unit yang tersebar di sembilan lokasi di beberapa kecamatan.
Serah terima simbolis huntara ditargetkan pada 20 Januari 2026.
Sejumlah camat melaporkan kendala di lapangan. Keterbatasan alat berat, kerusakan akses jalan, serta pilihan warga yang lebih memilih bantuan dana tunggu hunian (DTH) menjadi perhatian.
Kepala Dinas Perkim Agam, Rinaldi, menambahkan bahwa uji publik data kerusakan rumah masih berlangsung. Data ini menjadi dasar pengajuan bantuan ke BNPB.
Tenaga Ahli BNPB Pusat, Brigjen Pol (Purn) Ir. Ary Laksmana Widjaja, menekankan pentingnya acuan pada Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumatera Barat.
Wabup Muhammad Iqbal menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Koordinasi juga melibatkan NGO dan LSM, agar bantuan tepat sasaran.
Iqbal memastikan ketersediaan kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih sebelum penyerahan huntara.
