Padang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memperlakukan angkutan distribusi pupuk bersubsidi setara dengan angkutan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Sumatra yang terdampak bencana. Ia menilai truk pengangkut pupuk ikut terkena dampak pembatasan akses setelah Jalan Lembah Anai rusak akibat banjir pada November 2025.
Alex mengatakan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi harus menjadi perhatian serius pemerintah agar kebutuhan petani tetap terpenuhi tepat waktu. Ia menegaskan, kebijakan itu selaras dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang memangkas rantai distribusi.
“Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya antrean di SPBU dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Alex melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Jalan Lembah Anai merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten dan kota di wilayah utara Sumatera Barat, termasuk jalur menuju Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Pemerintah masih membatasi lalu lintas di kawasan itu karena proses perbaikan jalan belum rampung.
Menurut Alex, dalam aturan yang berlaku, pupuk bersubsidi didistribusikan langsung dari gudang Pelaku Usaha Distribusi (PUD) di Lini 2 ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Lini 4. Karena itu, ia menilai kendala di jalur transportasi tidak boleh menghambat penyaluran ke petani.
“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, yakni ketersediaan solar subsidi,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Ia mengingatkan, keterlambatan distribusi dapat mengganggu petani memperoleh pupuk tepat waktu di Lini 4, yang menjadi ujung tombak penyaluran pupuk bersubsidi. Menurut dia, ketepatan waktu sangat penting karena pemupukan tanaman harus mengikuti jadwal sesuai usia tanaman.
Alex menekankan pupuk bersubsidi harus tersedia di seluruh Lini 4 setiap memasuki musim tanam. “Jangan sampai ini menjadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika pemupukan terlambat, produktivitas dan hasil panen dapat terdampak. Pada akhirnya, kondisi itu juga bisa memengaruhi target swasembada pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, Alex menyebut pasokan pupuk bersubsidi nasional secara umum masih aman karena distribusinya diatur berdasarkan pembagian wilayah sesuai lokasi pabrik pupuk. Namun, ia mengingatkan bahwa konflik geopolitik global juga dapat memengaruhi rantai pasok bahan baku pupuk.
“Jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentu akan ikut terganggu. Karena itu, langkah antisipasi agar pupuk subsidi tetap tersedia di Lini 4 harus terus diupayakan,” tegasnya.
Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah itu, 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan. Alokasi untuk sektor pertanian terdiri atas 4,4 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK Phonska, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, dan 16,4 ribu ton pupuk ZA.
