Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) berupaya menggenjot perekonomian daerah dengan menggandeng Badan Bank Tanah. Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan 200 ribu hektare lahan tidur.
Fokus utama dari sinergi ini adalah hilirisasi kelapa dan pengembangan infrastruktur di Maluku Utara.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyatakan bahwa lahan tidur yang merupakan areal penggunaan lain (APL) di luar kawasan hutan memiliki potensi besar.
“Kami butuh bantuan dari Badan Bank Tanah,” ujar Sherly saat audiensi di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Optimalisasi lahan tidur untuk penanaman kelapa diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani secara signifikan.
Selain hilirisasi kelapa, Pemprov Malut juga berharap Bank Tanah dapat mendukung pengembangan ibu kota provinsi, Sofifi.
“Kami memerlukan land banking yang cukup banyak, mungkin sekitar 200-an hektar untuk pengembangan semua infrastruktur dasar,” kata Sherly.
Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, Perdananto Aribowo, menyambut baik ajakan kolaborasi ini.
Kedua belah pihak berencana menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam waktu dekat untuk merealisasikan kerja sama tersebut.
“Diharapkan melalui sinergi ini, cita-cita meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dapat terwujud melalui pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang produktif dan berkelanjutan,” tegas Perdananto.
Saat ini, Badan Bank Tanah memiliki Hak Pengelolaan (HPL) seluas 3.890 hektare di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Lahan ini rencananya akan dioptimalkan untuk pengembangan agromaritim dan kelapa dalam.
Perdananto menambahkan, kolaborasi ini akan memastikan pemanfaatan tanah dilakukan secara transparan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Maluku Utara.
