Padang – Korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan menerima bantuan perumahan dari pemerintah pusat.
Kepastian ini disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat, Selasa (13/1/2026).
Bantuan tersebut akan disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Besaran bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah.
“Pendataan dilakukan bupati dan wali kota di bawah koordinasi gubernur,” tegas Tito.
Rumah yang mengalami rusak ringan akan menerima Rp15 juta.
Sementara, rumah rusak sedang mendapatkan Rp30 juta, dan rumah rusak berat menerima Rp60 juta per kepala keluarga.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya administrasi yang lengkap dan akurat dalam proses penyaluran bantuan.
Pemerintah juga menyiapkan solusi bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat bencana.
“Kepala kampung atau kepala desa dapat menandatangani dokumen pertanggungjawaban sebagai pengganti,” jelas Tito.
Untuk mencegah penyimpangan, bupati dan wali kota diminta berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan verifikasi lapangan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melaporkan dampak kerusakan signifikan akibat bencana hidrometeorologi.
“Tercatat 6.895 rumah rusak ringan, 2.981 rusak sedang, 5.077 rusak berat, dan 775 hanyut,” ungkap Mahyeldi.
Mahyeldi mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB, Wakil Menteri PPPA, Wakil Gubernur Sumbar, Forkopimda, bupati/wali kota, kepala BPBD, dan kepala OPD terkait.
