Jakarta – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengintensifkan lobi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) demi mempercepat realisasi Program Nasional 3 Juta Rumah.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, secara langsung memaparkan urgensi penyediaan hunian layak di daerahnya kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait, pada Kamis (9/7/2026).
Pertemuan strategis yang berlangsung di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, tersebut turut disaksikan oleh Kepala Badan Komunikasi RI, M. Qodari, serta Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy.
Dalam momentum tersebut, Menteri Maruarar mengajak Bupati Annisa mengobservasi langsung proyek percontohan transformasi kawasan kumuh menjadi hunian modern sebagai acuan pembangunan di daerah.
Data internal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengungkap tantangan besar berupa backlog perumahan yang menyentuh angka 18.500 unit.
Selain itu, terdapat 2.766 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mendesak untuk segera direhabilitasi.
Sebanyak 23.598 kepala keluarga dari golongan masyarakat berpenghasilan rendah pun masih menggantungkan harapan pada akses hunian yang lebih manusiawi.
Wilayah tersebut juga menghadapi pekerjaan rumah besar berupa pembenahan 34 titik kawasan kumuh yang mencakup total luas 229,90 hektare.
Agenda penataan ini mencakup perbaikan krusial pada sektor infrastruktur dasar, sanitasi, akses air minum, drainase, hingga tata kelola persampahan.
Demi menuntaskan persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajukan usulan dukungan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).
Diskusi tersebut juga mengerucut pada rencana pembangunan rumah susun yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah serta para aparatur sipil negara.
Bupati Annisa menegaskan kesiapan daerah dalam menyokong target nasional melalui penyediaan lahan strategis, data akurat, serta penyederhanaan regulasi perizinan.
Dharmasraya sendiri memiliki modal rekam jejak yang solid dalam penataan kawasan kumuh, seperti keberhasilan proyek Pasar Lama Pulau Punjung senilai Rp6,2 miliar di atas lahan 15,4 hektare.
Sinergi berkelanjutan dengan Kementerian PKP diharapkan mampu menjadi katalisator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan hunian berkualitas.
