Padang – DPRD Sumatera Barat akhirnya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Senin (20/7/2026).
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, memastikan jalannya rapat sah secara konstitusional dengan kehadiran 43 dari total 65 anggota dewan.
Dinamika pembahasan berlangsung intensif melalui serangkaian evaluasi mendalam di tingkat komisi, Badan Anggaran, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Kinerja keuangan daerah selama 2025 dinilai tetap resilien sekalipun harus bergelut dengan tantangan efisiensi nasional dan ancaman bencana hidrometeorologi.
Data menunjukkan realisasi pendapatan daerah berhasil menyentuh angka 99,03 persen, sedangkan serapan belanja terealisasi sebesar 94,59 persen.
Keberhasilan pengelolaan anggaran ini kian lengkap dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmennya untuk segera mengintegrasikan seluruh rekomendasi dewan ke dalam perbaikan tata kelola keuangan ke depan.
Ia memandang proses pembahasan yang dinamis sebagai cerminan kemitraan strategis dalam menunaikan mandat undang-undang.
Pihak eksekutif berjanji akan menggunakan setiap masukan konstruktif untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan serta efektivitas program pembangunan.
Dokumen persetujuan bersama ini akan segera dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melewati tahapan evaluasi.
Proses pengiriman dokumen dijadwalkan paling lambat tiga hari setelah penandatanganan nota kesepakatan.
DPRD menekankan agar akuntabilitas serta efisiensi anggaran harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat luas.
