Padang – Pemerintah Kota Padang resmi memulai rangkaian tender proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan dukungan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371,85 miliar.
Langkah percepatan pembangunan ini mendapat pengawasan langsung dari tim Kementerian Dalam Negeri melalui kunjungan kerja intensif pada Senin (20/7/2026).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa pendampingan teknis dari pemerintah pusat menjadi kunci efektivitas pelaksanaan proyek-proyek mitigasi di wilayahnya.
Proses lelang yang sedang berjalan mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam mengoptimalkan serapan anggaran demi memenuhi kebutuhan publik yang mendesak.
Sebelum melakukan koordinasi kebijakan, tim monitoring pusat meninjau langsung progres pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang.
Pusat pemukiman baru tersebut diprioritaskan bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi serta masyarakat yang harus direlokasi akibat pembangunan infrastruktur strategis nasional.
Fadly berharap dukungan pusat tidak berhenti pada pembangunan fisik, melainkan menjangkau penyediaan sarana penunjang agar kawasan hunian tersebut benar-benar layak huni.
Pemerintah Kota Padang juga telah merancang master plan pengendalian banjir jangka panjang dengan mengadopsi konsep infrastruktur berbasis lingkungan atau green infrastructure.
Rencana besar tersebut mencakup pembangunan dua unit embung kapasitas besar sebagai solusi permanen dalam meminimalisir risiko banjir di masa mendatang.
Kendati demikian, keterbatasan APBD dalam lima tahun ke depan membuat Fadly mengakui perlunya sokongan dana dari pemerintah pusat untuk merealisasikan megaproyek embung tersebut.
Ia menekankan bahwa atensi khusus dari pusat sangat diperlukan guna menjamin perlindungan jangka panjang bagi masyarakat dari ancaman bencana.
Melalui sinergi pengawasan dan eksekusi tender yang matang, Pemko Padang menargetkan penguatan ketahanan kota terhadap risiko bencana secara lebih terukur dan berkelanjutan.
