Jakarta – Perpindahan Rahmat Saleh dari Komisi II ke Komisi IV DPR RI memperkuat daya tawarnya sebagai wakil rakyat Sumatera Barat dalam memperjuangkan isu-isu strategis di bidang pertanian, pangan, kelautan, dan lingkungan hidup—sektor yang erat dengan kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu secara resmi bergabung dengan Komisi IV pada pertengahan masa sidang tahun ini.
Dia menyebut perpindahan ini sebagai bagian dari rotasi internal fraksi yang sejalan dengan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Selama ini kita sudah berjuang di Komisi II untuk isu-isu strategis, terutama terkait nasib tenaga honorer. Kini saatnya saya fokus membantu pemerintah dalam membenahi sektor pangan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong kedaulatan petani dan nelayan,” kata Rahmat di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat I yang meliputi Tanah Datar, Agam, dan Limapuluh Kota, Rahmat menilai langkah ini akan memberi dampak lebih nyata, mengingat daerah-daerah tersebut merupakan wilayah agraris dengan potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Menurutnya, sejumlah persoalan di sektor pangan masih memerlukan solusi serius, seperti kelangkaan dan ketidaktepatan distribusi pupuk subsidi, buruknya tata kelola rantai pasok hasil tani, serta ketimpangan akses lahan.
“Isu ketahanan pangan bukan semata tentang stok beras atau ketersediaan sembako. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita harus berpikir soal kedaulatan pangan, keberpihakan kepada petani, dan ekosistem agraria yang sehat,” tegasnya.
Rahmat menyatakan akan mengawal ketat anggaran kementerian teknis agar benar-benar dirasakan oleh petani kecil.
“Kita ingin pastikan bahwa anggaran miliaran hingga triliunan rupiah untuk sektor pertanian dan pangan itu benar-benar sampai ke petani kecil, bukan hanya berhenti di atas kertas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar dapat menjalankan fungsi koordinasi antar kementerian dan lembaga secara efektif.
“Di Komisi IV nanti, saya akan mendorong penguatan kelembagaan Bapanas, termasuk integrasi data dan perencanaan lintas sektor. Kita tidak bisa lagi kerja sendiri-sendiri antara kementerian pertanian, perdagangan, dan lembaga lainnya,” ungkap Rahmat.
Ia meyakini, keberadaannya di Komisi IV bukan sekadar rotasi posisi, melainkan bagian dari strategi memperluas dampak kerja legislatifnya terhadap masyarakat Sumatera Barat.
“Selama masih dipercaya oleh rakyat, saya akan terus bekerja di manapun ditempatkan. Kini saatnya kita fokus pada persoalan perut rakyat: pangan, petani, dan ketersediaan sumber daya alam yang adil untuk semua,” pungkasnya.
