Jakarta – Pengamat telekomunikasi menyoroti peran penting guru dalam mencegah dampak negatif game online pada anak. Edukasi langsung dari guru ke murid dinilai efektif.
Heru Sutadi, Direktur Eksekutif ICT Institute, menegaskan hal ini pada Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, edukasi bijak penggunaan platform digital tak harus masuk kurikulum formal.
“Tidak semua harus masuk kurikulum, sebab nanti akan membebani siswa juga. Cukup literasi, edukasi, dan pengawasan,” ujarnya.
Heru menambahkan, edukasi di sekolah perlu diiringi pengawasan aktif orang tua di rumah. Program literasi digital pemerintah juga penting menjangkau sekolah-sekolah.
Insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara pada 7 November lalu jadi momentum introspeksi.
Heru menilai, konten kekerasan dalam game mudah ditiru anak-anak yang rentan pengaruh negatif.
Ia mendorong pemerintah aktif memantau game online yang berpotensi membahayakan anak di bawah umur.
“Pemerintah harus aktif juga memantau game online bermasalah. Langsung hentikan jika game tidak patuh pada aturan yang ada di UU ITE atau PP Tunas,” tegasnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan, sistem klasifikasi game berbasis risiko dan usia (IGRS) diterapkan untuk melindungi anak-anak di ruang digital.
“Sistem ini memastikan setiap game online memiliki label usia yang jelas dan sesuai dengan ketentuan pelindungan anak di ruang digital,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar.
IGRS menjadi acuan dalam pengawasan peredaran game online untuk mencegah dampak negatif pada anak.
“Pengawasan tidak hanya berlaku pada satu jenis game seperti PUBG, tetapi mencakup seluruh platform dan game online yang memiliki konten tidak sesuai untuk anak,” pungkasnya.
Kemkomdigi masih menunggu arahan Presiden terkait pembatasan game PUBG. Pihaknya memastikan setiap kebijakan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
