Jakarta – Pasar modal Indonesia diprediksi akan bergairah pada periode 23-27 Februari 2026, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak di rentang 8.200 hingga 8.400.
Prediksi optimis ini datang dari Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan, yang menyoroti potensi sentimen positif dari finalisasi pertemuan antara Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Kurniawan meyakini reformasi pasar modal, termasuk transparansi data investor dan target kenaikan free float minimum 15 persen pada Maret 2026, akan menjadi katalis positif bagi IHSG.
“Jika transparansi kepemilikan saham di atas 1% berhasil diimplementasikan dengan tegas, kepercayaan investor asing diprediksi akan kembali pulih,” tegas David dalam keterangan tertulisnya.
Meski pekan lalu IHSG mencatatkan penguatan 0,71 persen dan berada di level 8.271, David menilai penguatan tersebut belum signifikan akibat sentimen global, terutama tensi geopolitik AS-Iran.
Menghadapi kondisi pasar yang dinamis, David menyarankan investor dan trader untuk menerapkan strategi selektif dan defensif.
Fokus pada emiten dengan fundamental kuat dan likuiditas tinggi menjadi kunci utama.
“Sementara trader perlu disiplin menerapkan stop loss serta sigap memanfaatkan rotasi sektor ke saham energi, jika tensi geopolitik AS-Iran terus mengerek harga minyak,” imbuhnya.
Sebelumnya, BEI dan OJK telah mengumumkan perkembangan terkait proposal yang diajukan kepada penyedia indeks global MSCI dan FTSE Russell.
Pejabat sementara Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan pengungkapan data pemegang saham 1 persen serta granularisasi data telah mencapai tahap final.
“Kemudian untuk peraturan pencatatan yang terkait dengan free float 15 persen itu per tanggal 19 Februari kemarin sudah selesai proses rule making rule,” kata Jeffrey dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2/2026).
Saat ini, perubahan peraturan pencatatan saham sedang memasuki tahap finalisasi di internal bursa, sebelum draf aturannya diajukan ke OJK.
