Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, menyoroti kesiapan infrastruktur mitigasi bencana di Indonesia yang dinilai masih jauh dari kata optimal. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi APBN 2026 di Jakarta, Selasa (19/5), ia secara khusus menyoroti kerusakan sistem peringatan dini (early warning system) gempa dan tsunami di berbagai daerah.
Zigo mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait minimnya sosialisasi ancaman patahan aktif di Sumatera Barat. Menurutnya, keberadaan Patahan Sumani, Sianok, hingga Siulak merupakan ancaman nyata yang belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat setempat.
“Hal yang paling mengkhawatirkan adalah kondisi di Sumatera Barat. Wilayah ini dilintasi Patahan Sumani, Sianok hingga Siulak, namun hal tersebut belum pernah sekalipun disosialisasikan secara maksimal kepada masyarakat,” ujar legislator asal Sumatera Barat tersebut.
Selain persoalan mitigasi, Zigo juga mendesak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk segera menuntaskan sembilan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 yang hingga kini belum terselesaikan. Ia menuntut transparansi penuh dari BMKG terkait kendala administratif yang menghambat penyelesaian temuan tersebut.
“Kami meminta penjelasan konkret mengenai kendala dan persoalan yang menghambat penyelesaiannya,” tegasnya di hadapan forum rapat.
Pada kesempatan yang sama, perhatian juga diarahkan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas). Zigo menekankan pentingnya pengadaan alat komunikasi darurat di wilayah terpencil, terutama Kepulauan Mentawai yang masih terkendala jaringan atau blank spot.
Ketersediaan perangkat komunikasi yang memadai dinilai sebagai kunci krusial dalam menjaga koordinasi saat situasi darurat bencana terjadi. “Kami menyampaikan aspirasi masyarakat Mentawai dan daerah yang mengalami kesulitan sinyal agar ada pengadaan alat komunikasi yang dapat digunakan dalam kondisi darurat,” pungkasnya.
