Padang – LPTQ Provinsi Sumatera Barat mempercepat finalisasi program kerja prioritas sekaligus kebutuhan anggaran untuk 2026 dan 2027. Pembahasan itu dilakukan dalam rapat kerja di Ruang Pertemuan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Sumbar, Jumat (8/5/2026), di tengah waktu pengusulan anggaran perubahan 2026 yang semakin sempit.
Rapat dipimpin Ketua Harian LPTQ Sumbar Prof. Dr. Ikhwan Matondang dan dihadiri jajaran pengurus serta perwakilan bidang. Agenda ini diarahkan untuk menyusun program organisasi secara lebih terukur, realistis, dan sesuai skala prioritas.
Sekretaris II LPTQ Sumbar, Afrizal, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi perdana pada akhir Februari lalu. Fokus pembahasan diarahkan pada rancangan program kerja dan kebutuhan anggaran organisasi untuk dua tahun ke depan.
“Rapat ini menjadi langkah lanjutan untuk merumuskan program prioritas beserta rincian kebutuhan anggarannya, sehingga pelaksanaan kegiatan LPTQ ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” ujarnya.
Ikhwan Matondang menyebut sejumlah agenda strategis telah dijalankan lebih awal karena dinilai mendesak, meski penyusunan program kerja masih berlangsung. Salah satunya adalah seleksi kafilah Sumbar untuk menghadapi MTQ Nasional 2026 yang sudah digelar pada akhir April lalu.
Ia menegaskan dokumen program kerja dan rincian anggaran harus segera dituntaskan karena proses penyusunan anggaran pemerintah daerah terus berjalan, termasuk untuk anggaran perubahan 2026. Menurut dia, LPTQ Sumbar diperkirakan menerima hibah Rp300 juta dari Pemerintah Provinsi Sumbar pada perubahan anggaran 2026, sedangkan pada 2027 dukungan itu diproyeksikan naik menjadi Rp1 miliar.
“Dalam penyusunan anggaran ini kita mesti realistis dan terukur berdasarkan skala prioritas kebutuhan, mengingat rencana dukungan anggaran dari pemerintah daerah dan sponsor juga terbatas,” kata Ikhwan.
Ia juga meminta seluruh bidang menyerahkan usulan program paling lambat Minggu (10/5/2026), baik berupa program unggulan maupun rincian kebutuhan anggaran pendukung. Usulan itu akan menjadi dasar penyusunan permohonan dukungan anggaran yang diajukan ke pemerintah daerah dan sponsor.
“Usulan tersebut tidak hanya untuk program tahun 2026, tetapi juga tahun 2027. Insya Allah Selasa depan usulan itu akan kita tuangkan dalam bentuk permohonan dukungan anggaran LPTQ yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak sponsor,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar Edi Dharma menekankan perlunya percepatan finalisasi kebutuhan anggaran agar segera dapat diusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumbar melalui Biro Kesra.
Ia menilai waktu pengusulan anggaran perubahan 2026 sudah semakin terbatas sehingga seluruh kebutuhan harus disusun secara efektif.
Terkait kebutuhan kendaraan operasional, Edi menyarankan LPTQ menggunakan pola sewa sementara melalui transportasi umum atau kendaraan harian berbasis kebutuhan operasional. Menurut dia, skema tersebut lebih efisien karena tidak menimbulkan biaya perawatan dan tetap memungkinkan penggunaan BBM bersubsidi.
“Skema sewa itu banyak untungnya. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan, dalam operasionalnya juga bisa menggunakan BBM bersubsidi. Sementara kendaraan plat merah tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi sehingga biaya operasional menjadi lebih tinggi,” ujarnya.
Edi juga mendorong pemanfaatan fasilitas milik pemerintah untuk pelaksanaan Training Center (TC), baik aset Pemprov Sumbar maupun Kanwil Kementerian Agama, agar pembiayaan kegiatan lebih efisien.
“Kita di Pemprov memiliki sarana prasarana yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan TC. Saya yakin hal yang sama juga ada di Kanwil Kemenag. Sebaiknya itu yang kita optimalkan mengingat ketersediaan anggaran kita terbatas,” pungkasnya.
