Ranah

Nagari Canduang Koto Laweh Perkuat Layanan Kesehatan Terintegrasi

92
×

Nagari Canduang Koto Laweh Perkuat Layanan Kesehatan Terintegrasi

Sebarkan artikel ini
pemerintah-nagari-canduang-koto-laweh-kecamatan-canduang-gelar-peluncuran-program-penguatan-layanan-kesehatan-terintegrasi-menuju-nagari-sehat
Pemerintah Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Gelar Peluncuran Program Penguatan Layanan Kesehatan Terintegrasi Menuju Nagari Sehat

Agam – Pemerintah Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, bersama JEMARI Sakato meluncurkan Program Penguatan Layanan Kesehatan terintegrasi menuju Nagari Sehat, Rabu (07/05/2026). Program bertajuk PRIME atau Poskesri and Rural Health Improvement through Mentoring Empowerment itu ditandai dengan pemukulan tambua dan dihadiri kader posyandu, bidan dari Poskesri/Pustu/Polindes, kepala puskesmas beserta staf, perangkat nagari, unsur kecamatan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, serta perwakilan organisasi masyarakat.

Peluncuran ini menandai dimulainya penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat yang akan dijalankan secara lebih terintegrasi di Canduang Koto Laweh. Ketua TP Posyandu Kabupaten Agam, dr. Hj. Merry Yuliesday, MARS, menilai pencanangan kerja sama pada 7 Mei itu penting untuk mendukung implementasi POSYANDU ILP.

Ia mengatakan program yang didampingi JEMARI Sakato sejalan dengan program nasional dan kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, penguatan kapasitas kader melalui enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), terutama di bidang kesehatan, akan membantu meningkatkan mutu layanan posyandu di tingkat nagari.

“Ini bisa menjadi pionir. Pengalaman di Canduang Koto Laweh nantinya bisa ditularkan ke nagari lain seperti Lasi dan Bukik Batabuah,” kata Merry.

Wali Nagari Canduang Koto Laweh, M. Januar, menyebut nagarinya memiliki 86 kader posyandu yang tersebar di 11 jorong. Ia menilai keberadaan kader kesehatan menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Menurut dia, dengan dukungan berbagai program peningkatan kapasitas kader, nagari semestinya tidak memiliki alasan untuk tertinggal dalam pelayanan kesehatan. Ia menegaskan dorongan yang selama ini diberikan kepada kader perlu dimaksimalkan agar pelayanan di tingkat nagari semakin kuat.

Plt. Direktur JEMARI Sakato, Syafrimet Azis, menjelaskan Canduang Koto Laweh dipilih sebagai lokasi dampingan PRIME Project karena memiliki komitmen keberlanjutan yang kuat sejak pertama kali didampingi JEMARI pada 2010. Ia menyebut berbagai inisiatif masyarakat di nagari itu masih berjalan hingga kini.

Di antaranya, Kelompok Siaga Bencana (KSB) tetap aktif, sementara masyarakat Jorong Saratuih Janjang berhasil membangun sistem air bersih partisipatif.

Program Manager PRIME-JEMARI Sakato, M. Fathur Rahman, SKM (Epid), bersama Sekretaris Nagari Candung Koto Laweh, Adikus Endang, mengatakan PRIME Project memiliki tiga fokus utama. Ketiganya ialah meningkatkan kapasitas kader dan posyandu, melakukan mentoring kesehatan hingga ke rumah-rumah warga, serta memperkuat layanan kesehatan nagari melalui POSKESRI.

JEMARI akan mendampingi Nagari Canduang Koto Laweh hingga 31 Desember 2026. “Target kami bukan hanya kegiatan seremonial. Kami ingin memastikan tidak ada satu jiwapun yang tidak terlayani kesehatannya dan tidak ada satu jiwapun yang tidak tercatat kesehatannya di Canduang Koto Laweh. Itu syarat utama Integrasi Layanan Primer,” tegas Fathur.

Kabid. Bina Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam, Rini Harpega, serta pejabat fungsional promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, Wanetri, turut menekankan pentingnya dukungan lintas sektor di luar stakeholder kesehatan dalam pelaksanaan ILP.

Mereka juga menyoroti lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang mengubah pandangan terhadap posyandu. Posyandu kini tidak lagi dipahami sekadar sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), melainkan telah bertransformasi menjadi lembaga layanan yang melayani seluruh siklus kehidupan masyarakat. Perubahan itu membuat peran dan tanggung jawab kader semakin besar.

Di sisi lain, para kader menyampaikan sejumlah tantangan yang masih mereka hadapi dalam pelaksanaan POSYANDU ILP. Nurlaili, salah seorang kader dari Jorong Saratuih Janjang, mengatakan pelaksanaan POSYANDU ILP di sejumlah posyandu belum berjalan maksimal.

Menurutnya, kendala utama adalah jumlah kader yang masih kurang dan pelatihan yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan di lapangan. “Kadang masyarakat belum terlalu paham pentingnya datang ke posyandu. Untuk menarik masyarakat mungkin perlu dibuat undangan atau kegiatan yang lebih menarik supaya orang mau datang,” ujarnya.

Ia berharap pendampingan dari JEMARI Sakato menghadirkan metode pelatihan yang lebih inovatif dan aplikatif. “Harapan saya pelatihannya nanti bukan hanya materi saja, tapi ada praktik langsung supaya lebih menyerap ke kader. Kemudian juga perlu ada sosialisasi ke masyarakat di jorong-jorong bahwa posyandu ini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka sendiri,” katanya.

Pernyataan para kader menunjukkan bahwa keberhasilan POSYANDU ILP tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah atau dukungan program, tetapi juga pada kesiapan kader dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk aktif memanfaatkan layanan kesehatan di tingkat nagari.

Pada akhir kegiatan, para kader masih berdiskusi dengan tim pendamping dan unsur pemerintah daerah. Sejumlah peserta tampak mencatat materi serta mendokumentasikan sesi pelatihan menggunakan telepon genggam.

Antusiasme itu menggambarkan bahwa penguatan layanan kesehatan berbasis masyarakat di Canduang Koto Laweh mulai berkembang menjadi gerakan bersama. Dalam sesi co-creation setelah istirahat siang, fasilitator JEMARI Sakato juga mendorong keterlibatan aktif para kader dan bidan desa untuk mengungkap kondisi saat ini, merumuskan mimpi bersama untuk delapan bulan ke depan, serta menyusun langkah untuk mencapainya.

JEMARI Sakato merupakan lembaga nirlaba yang telah beraktivitas lebih dari 20 tahun di Sumatera Barat dan berbagai wilayah di Indonesia. Lembaga ini berfokus pada tata kelola pemerintahan, pembangunan inklusif, pendidikan dan kesehatan, serta respons kemanusiaan dan kebencanaan.