Padang – Menjelang penetapan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah Kota Padang, dugaan praktik survei terarah dan ancaman terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mengemuka di tengah masyarakat.
Anggota DPRD Kota Padang Fraksi NasDem, Argi Putra Finalo, menyoroti temuan tersebut. “Ini mencoreng demokrasi dan mesti dilawan,” katanya di Padang, Jumat (30/8/2024).
Argi menyebut, survei terarah itu menyasar penerima PKH yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Padang. Ia menilai, hal tersebut merupakan upaya mengkebiri hak pilih warga.
“Jual ide dan gagasan, jangan pakai cara kotor seperti dalam survei itu,” imbuhnya.
Selain itu, Argi juga menemukan selebaran survei yang mengarahkan pilihan pada calon tertentu.
Ia menegaskan bahwa pejabat publik, termasuk kepala dinas dan ASN, harus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis.
“Sanksi tegas, terberat pemecatan, bagi ASN yang melanggar,” ujarnya.
Sementara itu, Kadis Sosial Kota Padang membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa PKH adalah program pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi.
Selain itu, tokoh masyarakat Padang, Dady Partia, meminta warga melawan segala upaya yang membatasi hak pilih mereka.
“Lawan saja, karena hak pilih itu hak konstitusi,” tegasnya.
