Jakarta – Pemerintah Kota Padang Panjang terus berupaya mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menyerahkan proposal pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) MBR dan bantuan peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Pertemuan itu berlangsung di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Hendri Arnis memaparkan kondisi perumahan di Padang Panjang yang membutuhkan perhatian serius.
“Ada 1.388 unit rumah tercatat tidak layak huni. Tahun ini kita sudah anggarkan perbaikan 121 unit,” kata Hendri.
Namun, menurutnya, kebutuhan masih jauh lebih besar.
“Karena itu, dukungan Pemerintah Pusat sangat kami harapkan agar program ini dapat menjangkau lebih banyak warga,” ujarnya.
Selain bantuan RTLH, Pemko juga mengusulkan pembangunan Rusunawa MBR di lahan seluas 20.000 meter persegi di Kelurahan Tanah Hitam.
“Lahan sudah siap dengan desain ramah lingkungan dan aksesibilitas yang baik,” jelas Hendri.
Sebanyak 60 calon penghuni juga telah teridentifikasi dan siap menempati setelah pembangunan selesai.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan dan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Nasrullah, mengapresiasi kesiapan Pemko Padang Panjang.
“Usulan dari Padang Panjang ini sangat komprehensif,” katanya.
Menurutnya, usulan tersebut sudah dilengkapi dengan data kebutuhan, kesiapan lahan, dan calon penghuni.
“Insyaa Allah akan kami upayakan masuk prioritas program 2026,” ujarnya.
Nasrullah menambahkan, pembangunan perumahan bagi MBR dan perbaikan RTLH menjadi bagian penting dari strategi pemerintah untuk mengurangi kesenjangan sosial.
Hendri Arnis menegaskan komitmen Pemko untuk terus berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
“Hunian yang layak adalah fondasi kesejahteraan keluarga dan bagian dari upaya mewujudkan kota yang inklusif serta berkeadilan,” pungkasnya.
