Pariaman – RAPBD Kota Pariaman tahun 2026 mengalami defisit yang cukup signifikan, mencapai Rp 62,28 miliar.
Wakil Walikota Pariaman, Mulyadi, menjelaskan bahwa defisit ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan daerah.
Penyebab utama defisit adalah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 92,2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kebijakan nasional ini berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah, terutama pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujar Mulyadi saat memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi DPRD Kota Pariaman, Kamis (13/11).
Pemko Pariaman berkomitmen untuk menjaga stabilitas program pembangunan dan pelayanan publik, serta mengelola defisit dengan hati-hati.
“Kami telah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, digitalisasi layanan pajak, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan BUMDes,” kata Mulyadi.
Pemko Pariaman berharap pemerintah pusat dapat memberikan tambahan dana transfer bagi daerah dengan kinerja anggaran yang baik.
“Kami terus menjaga kinerja fiskal yang positif agar bisa mendapatkan tambahan alokasi tersebut,” imbuhnya.
Langkah-langkah konkret telah diambil untuk mengatasi defisit, termasuk efisiensi dan rasionalisasi belanja daerah pada kegiatan non-prioritas.
Penjadwalan ulang program dan kegiatan sesuai skala prioritas juga dilakukan.
Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya akan digunakan untuk membiayai defisit secara proporsional.
Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran berbasis kinerja juga menjadi fokus utama.
Sebelumnya, enam fraksi DPRD Kota Pariaman telah memberikan pandangan umum terhadap RAPBD dan sepakat untuk membahas lebih lanjut sesuai mekanisme penganggaran.
Fraksi Partai Golkar menyoroti defisit dan meminta Pemko Pariaman lebih agresif meningkatkan PAD serta mengantisipasi kebocoran pemasukan daerah.
Fraksi Bintang Indonesia Raya menekankan perlunya APBD diselaraskan dengan visi dan misi Pemko.
Pandangan fraksi juga disampaikan oleh fraksi Keadilan Sejahtera Nasional, fraksi PPP, fraksi Demokrat, serta fraksi PAN.
