Payakumbuh – Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan DPRD. Tujuannya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif.
Penegasan ini disampaikan Sekda Payakumbuh, Rida Ananda, saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan APBD 2026, Kamis (13/11/2025).
Rida Ananda menyebut pandangan fraksi sebagai masukan berharga bagi Pemko.
“Pandangan umum fraksi merupakan bentuk masukan dan kritik membangun yang sangat berarti sebagai bahan evaluasi bagi kami,” ujarnya.
Pemko Payakumbuh sepakat dengan DPRD bahwa pembangunan kota harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
Menanggapi sorotan terkait pelanggaran jam operasional kafe, Pemko akan memperkuat sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
“Satpol PP telah memberi teguran dan melakukan penertiban, tetapi sebagian kembali beroperasi setelah petugas meninggalkan lokasi,” jelasnya.
Pemerintah juga akan meningkatkan patroli rutin dan menggelar razia mendadak.
Terkait usulan pemindahan Car Free Day (CFD), pemerintah akan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan UMKM.
Menanggapi Fraksi NasDem, pemerintah akan menertibkan parkir liar dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian.
Rida Ananda juga menjelaskan sistem pemungutan retribusi daerah yang kini menggunakan perangkat digital Point of Sale (POS) terhubung aplikasi e-retribusi.
Pada 2026, Pemko akan mengembangkan sistem terpadu “SIM Pasar” untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemungutan retribusi.
“Kami mengakui masih ada pungutan liar di lapangan. Dengan penerapan sistem digital, kami berharap pengelolaan retribusi menjadi lebih tertib dan transparan,” katanya.
Menanggapi Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Pemko berkomitmen mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.
Pemerintah berencana memangkas kegiatan seremonial dan mengalihkan anggaran ke program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Kepada Fraksi Demokrat, pemerintah menjelaskan tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Payakumbuh telah mencapai 97,67 persen (Universal Health Coverage).
“Jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun kartunya tidak aktif, dapat dilakukan pengaktifan darurat melalui kuota yang tersedia,” jelasnya.
Menanggapi Fraksi PKS, Rida menyebut penutupan objek wisata Ngalau Indah disebabkan sengketa lahan antarkaum adat sejak Januari 2024.
Pemerintah telah memfasilitasi mediasi, namun belum mencapai kesepakatan.
Rida juga menyoroti permasalahan sosial seperti LGBT, pergaulan bebas, dan kenakalan remaja.
“Melalui kegiatan karang taruna dan pelatihan seni tradisional, kami berupaya menekan perilaku negatif di kalangan remaja,” ujarnya.
Menanggapi Fraksi PPP, Rida menyampaikan Pemko telah mengajukan proposal pembangunan kembali Pasar Payakumbuh yang terbakar ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR.
Pemerintah juga telah membangun 200 unit kios penampungan sementara yang ditargetkan rampung pada awal Desember 2025.
Usulan Fraksi PPP terkait lelang kendaraan dinas yang kurang dimanfaatkan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Kepada Fraksi PAN, pemerintah menyampaikan dukungan atas target pendapatan daerah yang dinilai realistis dan mencerminkan kemandirian fiskal.
Di bidang pendidikan, program beasiswa untuk siswa kurang mampu tetap dialokasikan dalam APBD 2026.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak Payakumbuh yang terhambat dalam melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi,” tuturnya.
Sekda Rida Ananda menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas pandangan dan masukan yang diberikan.
“Dengan kemitraan sejajar, sinergi antara pemerintah dan DPRD harus terus diperkuat demi kemajuan dan kesejahteraan warga Payakumbuh,” pungkasnya.
