Payakumbuh – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam 10 tahun terakhir.
“Pada 2013, prevalensi stunting nasional mencapai 37,20%. Kini, pada 2023, telah turun menjadi 21,50%,” ujar Muhadjir dalam arahannya secara daring, Jumat (21/6/2024).
Pemerintah menargetkan prevalensi stunting mencapai 14% pada 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2019-2024.
Untuk mencapai target tersebut, dilakukan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting yang menyasar ibu hamil, calon pengantin, bayi, dan balita.
Muhadjir memaparkan, hingga 20 Juni 2024, telah diukur 9,3 juta atau 53,99% balita dari 17,4 juta sasaran di seluruh Indonesia.
“Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti penggunaan antropometri standar yang masih rendah, jaringan yang tidak mendukung, tenaga entry yang kurang, dan intervensi balita bermasalah gizi yang masih rendah,” kata Muhadjir.
Oleh karena itu, Muhadjir mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian sasaran ke posyandu untuk pengukuran dan intervensi, mengoptimalkan penginputan data, mempercepat sweeping, dan melakukan intervensi berkesinambungan bagi balita bermasalah gizi.
“Selain itu, perlu mengganti antropometri yang rusak dengan yang terstandar dan meningkatkan kompetensi kader dalam menggunakan antropometri,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Payakumbuh Rida Ananda, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Payakumbuh, menyatakan komitmen pemkot dalam merealisasikan percepatan penurunan stunting.
“Kami telah dan akan terus melakukan berbagai upaya, termasuk melahirkan inovasi Gertak Ceting, SiPENTING, Geonik, penganggaran APBD, pembinaan kader, dan kerja sama dengan pihak swasta dan stakeholder lainnya,” jelas Rida.
