Padang – Pemerintah Kabupaten Agam mengamankan suntikan dana sebesar Rp165,86 miliar dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Anggaran tersebut mengalir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 sebagai langkah konkret menanggulangi kerusakan hidrometeorologi yang menelan kerugian Rp33,6 triliun di Sumatera Barat.
Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, menegaskan komitmen daerah dalam mengawal pemanfaatan dana tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Selasa (21/7).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menekankan bahwa koordinasi intensif diperlukan guna menjaga akuntabilitas total dana bantuan senilai Rp2,6 triliun bagi seluruh wilayah terdampak.
“Kolaborasi yang kuat menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Kabupaten Agam kini memegang posisi strategis sebagai salah satu penerima alokasi terbesar bersama Kota Padang dan Kabupaten Solok.
Sebanyak 76,9 persen dari total dana yang diterima diprioritaskan untuk pembangunan kembali infrastruktur vital yang terdampak bencana.
Sisa anggaran akan dialokasikan secara proporsional untuk memulihkan sektor krusial lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pertanian.
Data per 17 Juli 2026 menunjukkan realisasi serapan anggaran di tingkat provinsi baru mencapai Rp204,11 miliar atau sekitar 7,8 persen.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menginstruksikan pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian APBD.
Ia juga mewajibkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan ketat di setiap tahapan proyek demi menjamin transparansi penggunaan dana.
Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan kesiapannya mengoptimalkan anggaran tersebut demi memperkuat ketahanan wilayah dan memulihkan pelayanan publik bagi warga terdampak.
