Padang – Pemerintah Kota Padang tancap gas merealisasikan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui sokongan dana APBN senilai Rp1,1 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Langkah strategis ini dipastikan setelah Wali Kota Padang, Fadly Amran, menggelar pertemuan intensif dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang pada Senin (29/6/2026).
Fokus utama pembangunan diarahkan pada normalisasi sungai, pengelolaan sedimentasi, hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir skala besar.
Demi mengejar target pengerjaan fisik yang dimulai pada Agustus 2026, Fadly telah menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah hingga tingkat kelurahan untuk menyingkirkan segala hambatan teknis di lapangan.
Prioritas utama pemerintah tetap bertumpu pada kemaslahatan dan keselamatan masyarakat dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi.
“Kelancaran proyek ini adalah prioritas demi menjamin keselamatan warga,” tegas Fadly.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh menuntaskan sengketa lahan sekaligus menyusun skema relokasi bagi warga yang menempati zona berisiko tinggi.
Upaya mitigasi ini turut dibarengi dengan percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai instrumen penguat regulasi kawasan rawan bencana.
Plt Kepala BWS Sumatera V Padang, Reski Wahyudi, menjelaskan bahwa fase awal pekerjaan akan memprioritaskan rehabilitasi irigasi pada Bendung Koto Tuo dan Bendung Gunung Nago.
Rangkaian proyek ini juga mencakup pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing, serta pembuatan check dam di sepanjang aliran sungai Batang Kuranji dan Air Dingin.
Reski menekankan bahwa akselerasi proyek sangat bergantung pada kecepatan penyelesaian kendala lahan oleh pemerintah setempat.
Koordinasi administrasi pertanahan yang solid diharapkan dapat menjaga ritme kerja agar tetap berada dalam garis waktu yang ditetapkan.
Seluruh mega proyek ini diproyeksikan tuntas dalam kurun waktu tiga tahun untuk memperkuat resiliensi infrastruktur Kota Padang terhadap potensi bencana di masa mendatang.
