Padang – Pemerintah Kota Padang Panjang berkomitmen penuh mengakselerasi pembangunan ruas Jalan Tol Padang-Pekanbaru, khususnya untuk seksi Sicincin-Bukittinggi.
Dukungan tersebut ditegaskan Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Selasa (14/7/2026).
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dedi Tri Hariadi, memimpin langsung forum strategis yang mengupas tuntas hambatan teknis, status lahan, hingga penajaman trase jalan tol.
Dedi menekankan pentingnya sinergi kolektif di antara seluruh kepala daerah yang wilayahnya menjadi bagian dari proyek strategis nasional tersebut.
Proyek infrastruktur ini diproyeksikan menjadi tulang punggung ekonomi daerah dalam menjawab tantangan global.
“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota memberikan dukungan penuh karena pembangunan ini adalah wujud kecintaan kita untuk memajukan perekonomian masyarakat,” papar Dedi.
Kepastian hukum pun diperkuat melalui kolaborasi intensif antara Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan untuk menjamin lahan proyek bebas sengketa.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memastikan dua persoalan utama dalam proyek ini telah mendapatkan titik terang.
Polemik trase di kawasan Kubang Putih, Kabupaten Agam, kini tuntas melalui kebijakan pengalihan jalur.
Desain pintu keluar tol di Padang Panjang juga telah disepakati menggunakan skema baru yang dianggap jauh lebih optimal.
Andre mewanti-wanti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan ganti untung lahan guna mencegah friksi di masa mendatang.
Akselerasi konektivitas antarprovinsi ini diyakini mampu menekan biaya logistik sekaligus mendongkrak sektor pariwisata secara signifikan.
Wali Kota Hendri Arnis memastikan pengerjaan ruas tol sepanjang 4,45 kilometer di wilayahnya sejauh ini berjalan lancar tanpa kendala teknis.
“Pemerintah kota siap mendukung seluruh proses sesuai kewenangan agar pembangunan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Hendri.
Hendri berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, dan PT Hutama Karya tetap terjaga hingga proyek rampung.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, BPN Sumbar, serta para kepala daerah terdampak di Sumatera Barat.
