Padang – Pemerintah Kota Padang menegaskan komitmennya untuk memperluas layanan bagi penyandang disabilitas dan mempercepat terwujudnya kota yang inklusif. Penegasan itu disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima audiensi Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Padang di kediaman resminya, Selasa (21/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pertuni Kota Padang Sugiyanto menjelaskan organisasinya telah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang. Saat ini, Pertuni memiliki 108 anggota yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Ia menyebut Pertuni aktif berkontribusi di tengah masyarakat, termasuk melalui kerja sama dengan pemerintah kecamatan dalam pendataan penyandang disabilitas. Organisasi itu juga menjalin kolaborasi dengan LAZ Mitra Umat Madani dalam program kesehatan.
“Kami terus berupaya hadir dan berkontribusi di tengah masyarakat, khususnya dalam mendukung penyandang tunanetra agar mendapatkan akses yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam audiensi itu, Pertuni menyampaikan sejumlah usulan kepada pemerintah kota. Usulan tersebut mencakup optimalisasi layanan Kartu Indonesia Sehat, penyediaan sekretariat, kemudahan akses pendidikan bagi anak tunanetra, serta peningkatan fasilitas publik yang ramah disabilitas.
Pertuni juga mendorong adanya edukasi bagi aparatur kelurahan terkait pelayanan inklusif. Selain itu, organisasi itu meminta ruang partisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Fadly menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan. Ia menegaskan pemerintah kota berkomitmen memastikan seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses fasilitas publik secara setara.
“Kita ingin memastikan bahwa fasilitas publik di Kota Padang dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Ini penting, karena bagian dari Program Unggulan Padang Melayani,” kata Fadly.
Ia juga menyebut pemerintah kota telah menggratiskan layanan BPJS Kesehatan bagi warga. Adapun untuk kebutuhan sekretariat Pertuni, pemerintah dapat memfasilitasi melalui mekanisme bantuan hibah.
“Kita akan terus membangun fasilitas yang ramah disabilitas, seperti perbaikan jalan dan trotoar pada ruas utama serta memastikan aksesibilitas pada halte dan terminal Bus Trans Padang maupun gedung pemerintahan,” tambahnya.
