Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi guna menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian yang tepat sasaran.
Komitmen tersebut dimatangkan dalam Rapat Koordinasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Balai Kota Payakumbuh pada Rabu (5/8/2026).
Asisten II Bidang Pemerintahan dan Kesra, Yasrizal, memimpin langsung jalannya koordinasi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyuluh pertanian, hingga PT Pupuk Indonesia.
Langkah ini diambil untuk memastikan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu distribusi pupuk tetap terjaga bagi para petani.
Yasrizal menegaskan bahwa kehadiran negara melalui pengawasan ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal bagi ekosistem pertanian lokal.
“Pengawasan bukan sekadar mencari pelanggaran, tetapi memastikan negara hadir melindungi petani,” ujar Yasrizal di hadapan para peserta rapat.
Dinas Pertanian sebelumnya menemukan adanya ketimpangan stok pupuk Urea dan NPK berdasarkan evaluasi semester pertama tahun 2026.
Temuan di lapangan juga mengindikasikan adanya praktik penebusan pupuk yang melebihi kebutuhan riil satu musim tanam sehingga memicu ketidakmerataan distribusi.
Pemerintah kota kini mengusulkan penambahan titik serah pupuk untuk memangkas hambatan akses bagi para petani.
Sistem pengawasan preventif sedang dibangun untuk memitigasi potensi penyimpangan sebelum merugikan pelaku sektor pertanian.
Pihaknya memprioritaskan upaya pembinaan, namun tetap menyiapkan sanksi hukum tegas bagi oknum yang terbukti melanggar aturan.
Fokus pengawasan juga diarahkan pada kepatuhan pengecer terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) serta verifikasi ketat data penerima manfaat.
Pemerintah daerah kian waspada terhadap peredaran pupuk palsu atau ilegal yang berisiko merusak kesuburan lahan dan produktivitas hasil panen.
Stabilitas pasokan pupuk diyakini menjadi kunci utama dalam memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani di Payakumbuh.
