Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memasuki tahap pemulihan pascabencana hidrometeorologi setelah resmi mencabut status tanggap darurat. Prioritas utama saat ini adalah mempercepat pendataan kerusakan dan kerugian, serta memulihkan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa fokus utama pemulihan mencakup penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara. Tahapan ini akan dilakukan sebelum memulai rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.
“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian tuntas paling lambat 28 Desember 2025 agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan awal 2026,” kata Mahyeldi saat memimpin Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Gubernur, Senin (22/12/2025).
FGD tersebut melibatkan Forkopimda, Sekretaris Utama BNPB, serta bupati dan wali kota dari daerah terdampak yang mengikuti secara daring. Forum ini menjadi wadah evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana di berbagai wilayah Sumbar.
Mahyeldi menekankan bahwa keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, meskipun status tanggap darurat telah dicabut. Pemerintah juga memfokuskan diri pada trauma healing, pendampingan psikososial, stabilitas daerah, serta percepatan validasi data Jitupasna.
Data Jitupasna akan menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Apresiasi disampaikan Mahyeldi kepada para relawan, perantau, organisasi sosial, serta lembaga kemanusiaan yang telah aktif membantu masyarakat terdampak.
“Relawan hadir dengan pengorbanan besar. Mereka meninggalkan keluarga dan pekerjaan demi kemanusiaan. Nilai gotong royong terus hidup di masyarakat kita,” ujarnya.
Mahyeldi meminta para bupati dan wali kota untuk menyusun data kerusakan secara lengkap, akurat, dan terverifikasi sebagai dasar penyusunan R3P. Ia menegaskan bahwa ego sektoral tidak boleh menghambat percepatan pemulihan.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menilai penyusunan R3P sebagai tahapan krusial dalam pemulihan sosial, ekonomi, serta infrastruktur wilayah terdampak.
“Data akurat menjadi kunci utama. Tanpa data kuat, perencanaan tidak tepat sasaran dan pemulihan berjalan lambat,” jelas Rustian.
Wakapolda Sumbar, Solihin, menambahkan bahwa proses pencarian dan identifikasi korban masih terus berlangsung. Hingga saat ini, 28 jenazah belum teridentifikasi dan sedang menjalani pengujian lanjutan di Jakarta.
“Pencarian dan identifikasi terus kami lanjutkan bersama seluruh pihak terkait,” kata Solihin.
Dari 16 kabupaten dan kota yang terdampak, tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.
Berdasarkan data sementara dari dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, tercatat 260 orang meninggal dunia, 72 orang hilang, 382 orang luka-luka, serta total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa.
