Jakarta – Komisi VI DPR RI menyoroti potensi pemanfaatan produk dalam negeri untuk proyek pembangunan rumah rakyat.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mendorong penggunaan bata interlock produksi PT Semen Indonesia Group (SIG) sebagai solusi efisien dan tahan bencana.
Andre Rosiade, yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, menjelaskan produk bata interlock tersebut pertama kali dikembangkan oleh PT Semen Padang di Sumatera Barat pasca-bencana 2019.
“Produk ini pertama kali dikembangkan oleh PT Semen Padang di Sumatera Barat untuk rumah tahan gempa pasca-bencana 2019. Sudah diuji oleh ITB dan Kementerian PUPR (sekarang PU). Selain murah dan cepat, material ini juga tahan gempa dan api. Tapi sampai sekarang produksinya belum maksimal dimanfaatkan,” katanya pada Kamis (17/7/2025).
Andre menyampaikan SIG telah membangun pabrik Sepablock di berbagai wilayah, termasuk Narogong, Batang, Gresik, Makassar, dan Samarinda yang masih dalam proses pembangunan. Pabrik-pabrik ini, menurutnya, telah memproduksi material untuk 5.000 hingga 6.000 rumah per tahun.
Andre menilai pemanfaatan optimal produk ini dapat menjadi solusi cepat, efisien, dan tahan bencana bagi program perumahan nasional.
“Masalahnya sekarang penjualannya masih retail. Padahal ini cocok untuk program rumah rakyat. Saya minta Dirut SIG yang baru duduk bersama pihak kementerian untuk mengkaji pemanfaatan penuh produk ini untuk rumah MBR,” ujarnya.
Selain mendorong pemanfaatan produk dalam negeri, Andre juga menyoroti potensi perbedaan nilai aset sebesar Rp10 triliun pada laporan keuangan PT PP Properti, anak usaha dari PT PP (Persero).
“Saya menerima informasi bahwa aset PP Properti yang sebelumnya dicatat Rp18 triliun, setelah diaudit kembali nilainya hanya Rp8 triliun. Ada selisih Rp10 triliun yang perlu diklarifikasi. Ini harus ditelusuri,” ungkapnya yang juga Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI.
Meskipun pihak manajemen PP Properti membantah temuan tersebut secara formal, Andre menegaskan bahwa hal ini akan menjadi perhatian serius Komisi VI dan akan didalami lebih lanjut.
“Kalau benar terjadi, ini jelas menjadi beban BUMN. Jangan sampai praktik-praktik penggelembungan nilai aset seperti ini terus terjadi. Tanah dibeli mahal, tidak sesuai nilai pasar, akhirnya tidak bisa dijual. Ini yang membuat BUMN karya bermasalah,” tegas Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Andre juga menyinggung peran Danantara sebagai lembaga pengawasan internal BUMN yang dibentuk di era Presiden Prabowo.
“Danantara dibentuk untuk memastikan tidak ada lagi fraud, ‘hengki-pengki’, dan pengelolaan yang tidak transparan. Termasuk dalam tata kelola aset BUMN karya seperti PT PP,” jelasnya.
Andre mengingatkan agar proses konsolidasi dan potensi merger BUMN karya yang sedang dikaji pemerintah tidak mengabaikan aspek akuntabilitas dan efisiensi keuangan.
“Dengan adanya rencana penyederhanaan bisnis BUMN karya, termasuk kemungkinan merger, kita tidak ingin ada warisan aset bermasalah. Kita ingin semua tercatat dengan benar, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan secara fiskal,” pungkasnya.
