Jakarta – Pemerintah memastikan dana desa tahun 2026 akan lebih besar dari tahun sebelumnya, meskipun alokasi dalam RAPBN 2026 terlihat menurun.
Penambahan anggaran melalui program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan menjadi kompensasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hal ini saat rapat bersama DPD RI, Selasa (2/9/2025), sekaligus membantah isu pemangkasan dana desa.
Dalam RAPBN 2026, alokasi dana desa tercatat Rp 60,6 triliun, turun dari Rp 71 triliun pada 2025.
Namun, pemerintah menyiapkan tambahan anggaran Rp 83 triliun untuk program Kopdes Merah Putih.
“Jika digabungkan, dana desa Rp 60,6 triliun dan Kopdes Merah Putih Rp 83 triliun, jumlahnya lebih besar dari transfer dana desa tahun lalu yang Rp 70 triliun,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menjelaskan, dana desa tetap akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar.
Jalan desa, embung, posyandu, drainase, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi prioritas.
Sementara itu, dana Kopdes Merah Putih akan diarahkan untuk kegiatan produktif.
Akses pembiayaan murah melalui bank daerah dengan bunga pinjaman hanya 6 persen akan disediakan.
“Kami harapkan setiap desa mampu mengelola koperasinya agar bisa tumbuh, berkembang, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan alokasi transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 650 triliun, turun dari Rp 919 triliun pada 2025.
Anggaran ini terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp 45,1 triliun, Dana Alokasi Umum Rp 373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus Rp 155,1 triliun, Dana Otsus Rp 13,1 triliun, Dana Desa Rp 60,6 triliun, dan insentif fiskal Rp 1,8 triliun.
Untuk membiayai belanja negara, pemerintah menargetkan pendapatan sebesar Rp 3.147 triliun pada 2026, naik 9,8 persen dari proyeksi 2025.
Sri Mulyani mengakui target ini cukup menantang. Dalam tiga tahun terakhir, pertumbuhan penerimaan negara rata-rata hanya 5,6 persen.
Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pemanfaatan sistem Coretax, memperkuat pertukaran data antar-lembaga, serta menggali potensi bea dan cukai, termasuk memperluas cakupan barang kena cukai.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan postur RAPBN 2026 dengan belanja negara Rp 3.786,5 triliun dan defisit Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap PDB.
Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga efisiensi agar defisit tetap terkendali.
