Padang – Universitas Negeri Padang menegaskan dukungannya terhadap Gerakan Nasional Migran Aman 2026 yang digagas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Komitmen itu disampaikan Senior Eksekutif UNP, Prof. Ganefri, Ph.D., yang hadir mewakili Rektor UNP dalam kegiatan di Aula Abdurrahman Wahid, Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ganefri terlibat diskusi dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Drs. Mukhtarudin, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, S.T., M.Si., IPU.
Keterlibatan UNP dalam gerakan ini merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara UNP dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai kerja sama program persiapan dan penempatan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri.
Melalui kolaborasi tersebut, UNP menegaskan perannya dalam memperkuat literasi migran aman lewat pendidikan, sosialisasi, dan pengembangan kapasitas bagi mahasiswa serta masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah mencegah penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural dan menekan risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Ganefri menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai migrasi yang aman, legal, dan bermartabat. “UNP siap mendukung Gerakan Nasional Migran Aman melalui penguatan edukasi, literasi, dan kolaborasi lintas sektor. Perguruan tinggi harus hadir memberikan pemahaman kepada masyarakat agar calon pekerja migran memiliki kesiapan dan pengetahuan yang memadai,” ujarnya.
Secara nasional, Gerakan Nasional Migran Aman difokuskan pada peningkatan literasi migran aman, penguatan edukasi berbasis desa dan komunitas, serta optimalisasi peran pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem perlindungan pekerja migran Indonesia yang aman, legal, dan bermartabat.
Program ini juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, serta SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh melalui pencegahan TPPO dan penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.
