Padang – Pemerintah Kota Padang bergerak cepat memastikan dua siswa madrasah aliyah swasta yang sempat terhambat mengikuti proses belajar akibat tunggakan uang sekolah dan seragam tetap bisa melanjutkan pendidikan. Langkah ini menjadi wujud komitmen Pemko Padang agar tidak ada pelajar yang kehilangan hak belajar hanya karena persoalan biaya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan Wali Kota Padang Fadly Amran telah memerintahkan jajarannya menelusuri langsung persoalan tersebut di lapangan. Penanganan di lapangan kemudian dilakukan oleh Sekretaris Disdikbud bersama Kepala Bidang SMP.
Sebagai tindak lanjut, Pemko Padang menyerahkan bantuan kepada dua siswa itu di panti asuhan tempat mereka tinggal. Penyerahan bantuan tersebut turut disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi pada Jumat (8/5/2026), sebagai bentuk transparansi sekaligus pengawasan pelayanan publik.
Atas permintaan kedua siswa, Pemko Padang juga mencarikan sekolah baru. Kebijakan itu ditempuh untuk memastikan keduanya tetap memperoleh akses pendidikan yang layak dan tidak terputus di tengah jalan.
“Prinsipnya, sesuai Progul Padang Juara dan perintah Bapak Wali Kota, Pemerintah Kota Padang memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Bahkan kita ingin menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) hingga titik nol,” kata Yopi, Sabtu (9/5/2026).
Disdikbud Padang berharap langkah ini menjadi pengingat bagi sekolah maupun wali murid agar lebih proaktif berkomunikasi ketika muncul persoalan serupa. Dengan begitu, hambatan finansial tidak sampai menghalangi masa depan generasi muda di Kota Padang.
