Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung tancap gas melakukan perombakan besar-besaran di jajaran kepolisian hanya sehari setelah resmi dilantik.
Langkah konsolidasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.
Sebanyak 88 perwira tinggi dan menengah resmi menempati posisi baru dalam gerbong mutasi tersebut.
Sebanyak 70 personel di antaranya mendapatkan promosi jabatan sebagai bentuk penyegaran organisasi.
Perubahan signifikan terjadi pada 19 kursi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Irjen Pol Dadang Hartanto kini memegang tongkat komando sebagai Kapolda Metro Jaya.
Posisi tersebut sebelumnya dijabat oleh Komjen Pol Asep Edi Suheri yang kini mengemban tugas baru sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri.
Pergeseran strategis juga menyentuh pucuk pimpinan di Mabes Polri.
Irjen Pol Asep Safrudin resmi menjabat sebagai Kabareskrim, sementara Irjen Pol Hery Heryawan dipercaya memimpin Kabaharkam Polri.
Di Pulau Jawa, Irjen Pol Hengki ditunjuk memimpin Polda Jawa Barat dan Brigjen Pol Hendra Kurniawan memegang kendali di Polda Banten.
Polda Jawa Tengah kini dinakhodai oleh Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan, sedangkan Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin Polda Jawa Timur.
Wilayah Bali pun mengalami pergantian pimpinan dengan penunjukan Brigjen Pol Pasma Royce sebagai Kapolda.
Jangkauan rotasi ini meluas hingga ke wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Maluku.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika pembinaan karier yang wajar.
Setiap pejabat baru wajib segera beradaptasi dengan karakteristik keamanan di wilayah tugas masing-masing.
Para perwira tinggi tersebut dituntut memberikan pelayanan kepolisian yang optimal bagi masyarakat.
Langkah ini menjadi sinyal kuat dimulainya babak baru kepemimpinan Jenderal Suyudi dalam mengonsolidasikan struktur Polri.
Publik kini menanti pembuktian kinerja para pejabat baru dalam menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum di daerah.
