Jakarta – Pemerintah menugaskan Pertamina untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) guna mengatasi potensi kelangkaan di SPBU swasta.
BBM impor tersebut akan dijual dalam bentuk bahan baku (base fuel) kepada SPBU swasta.
Keputusan ini diambil sebagai solusi atas menipisnya stok BBM di SPBU swasta sejak pertengahan Agustus lalu.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan impor BBM oleh Pertamina akan segera dilakukan.
“Dipastikan karena pasokan Pertamina sekarang sudah dicampur, jadi kemungkinan besar impor ini impor baru,” kata Bahlil usai rapat dengan perwakilan SPBU swasta di Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Proses impor ditargetkan selesai dalam tujuh hari ke depan.
Volume impor masih dalam pembahasan teknis antara Pertamina dan pihak swasta. Mekanismenya akan dilakukan secara business to business.
Impor dilakukan Pertamina karena kuota impor SPBU swasta telah mencapai batas maksimal, meski pemerintah telah menambah kuota impor swasta sebesar 10 persen dibandingkan tahun 2024.
Pertamina sepakat menjual base fuel atau bahan baku BBM yang belum dicampur kepada SPBU swasta.
“Artinya yang disalurkan belum dicampur-campur. Jadi dicampurnya di masing-masing tangki milik SPBU. Ini sudah disetujui, ini solusinya,” jelas Bahlil.
Terdapat empat poin utama dalam kesepakatan ini. Pertama, SPBU swasta wajib membeli pasokan base fuel dari Pertamina.
Kedua, mutu BBM akan diperiksa bersama sebelum pengiriman oleh surveyor yang disepakati.
Ketiga, harga BBM harus adil, dengan Pertamina dan swasta membuka pembukuan.
Keempat, kesepakatan ini berlaku mulai hari ini dan akan ditindaklanjuti setelah rapat teknis.
Bahlil memastikan stok BBM di Pertamina masih aman, dengan cadangan cukup untuk 18 hingga 21 hari.
Pemerintah mengklaim telah memberikan tambahan kuota impor BBM bagi SPBU swasta sebanyak 10 persen dibandingkan tahun lalu.
Jika perusahaan swasta membutuhkan pasokan lebih, solusinya adalah berkolaborasi dengan Pertamina.
Mekanisme satu pintu impor BBM melalui Pertamina bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan melindungi kepentingan masyarakat.
Kebijakan ini tidak bermaksud menutup ruang bagi swasta, melainkan menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kebutuhan publik.
