Padang – Masyarakat Hulu Aia, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, kini merasakan manfaat nyata dari program Perhutanan Sosial berbasis masyarakat. Program ini mengubah kehidupan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pembalakan liar.
Perubahan positif ini terungkap dalam Workshop Nasional bertajuk “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera” yang digelar Jumat (20/2/2026).
Adrison Dt. Gadiang, tokoh masyarakat Hulu Aia, menuturkan bahwa dulu warga tidak memiliki pilihan lain selain menebang kayu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
“Kami dulu pembalak. Kayu menjadi sumber ekonomi karena tidak ada pilihan lain,” kata Adrison.
Namun, aktivitas ilegal tersebut justru merusak lingkungan dan tidak lagi memberikan keuntungan.
Hulu Aia merupakan hulu dari dua sungai besar, Batang Sinipan dan Batang Kampar. Kerusakan hutan di hulu sungai berdampak hingga wilayah hilir.
Kesadaran untuk menjaga hutan mulai tumbuh ketika masyarakat merasakan langsung dampak negatif dari kerusakan lingkungan.
Pendampingan dari KKI Warsi kemudian memperkuat perubahan tersebut melalui skema Perhutanan Sosial, khususnya Hutan Kemasyarakatan (HKm).
“Kami punya kesadaran, tapi tidak tahu cara mengembalikan hutan yang sudah dibabat. Pendampingan Warsi membuka jalan itu,” ujar Adrison.
Saat ini, HKm Ulu Aia dikelola oleh 88 kepala keluarga dari enam suku besar berdasarkan adat dan ulayat.
Mereka mengelola kawasan seluas 1.184 hektare berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan.
Ninik mamak memiliki peran penting dalam menentukan zonasi pemanfaatan, pemulihan, dan kawasan yang dilarang untuk digarap.
Setelah mendapatkan izin Perhutanan Sosial, masyarakat mulai aktif memulihkan kawasan hutan dengan menanam berbagai jenis tanaman.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian hutan.
“Pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa yang berhasil menyelamatkan hutan adalah mereka yang mampu bekerja sama dengan masyarakat,” tegasnya.
Direktur KKI Warsi Adi Junedi menambahkan, kearifan lokal terbukti mampu menghadirkan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan.
Workshop nasional ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Kehutanan, World Resources Institute Indonesia, KKI Warsi, dan Kawal Borneo Community Foundation.
