Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak pemerintah untuk memastikan paket stimulus ekonomi yang digelontorkan tidak hanya fokus pada konsumsi, tetapi juga investasi guna mendorong pertumbuhan jangka panjang.
Apindo menilai stimulus ekonomi harus memicu investasi swasta, bukan sekadar belanja pemerintah.
Ketua Apindo Shinta Kamdani menegaskan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui akumulasi modal dan peningkatan produktivitas.
“Stimulus tidak boleh habis untuk konsumsi,” ujar Shinta dalam keterangan tertulis, Rabu (17/9/2025).
Menurut Apindo, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau insentif fiskal dapat menjadi pemicu bagi pengusaha untuk melakukan ekspansi.
Shinta menambahkan, dunia usaha membutuhkan insentif untuk percepatan, namun pembenahan struktural juga krusial.
Apindo meminta pemerintah memangkas struktur biaya tinggi dan menyederhanakan regulasi untuk mempercepat investasi.
“Dunia usaha hari ini menghadapi high-cost yang luas dan menyeluruh,” ungkap Shinta.
Biaya berbisnis di Indonesia dinilai lebih mahal dibandingkan negara tetangga, termasuk biaya logistik, energi, hingga biaya kepatuhan birokrasi.
Pemerintah telah meluncurkan paket ekonomi 8+4+5 yang terdiri dari delapan program akselerasi pembangunan pada 2025, empat program lanjutan pada 2026, dan lima program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.
Delapan program akselerasi tersebut meliputi program magang fresh graduate, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, bantuan pangan, bantuan iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah, manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Ketenagakerjaan, padat karya tunai, percepatan deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025, serta program perkotaan dengan peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy.
Empat program lanjutan pada 2026 adalah insentif PPh Final 0,5 persen untuk UMKM, perpanjangan PPh 21 ditanggung pemerintah untuk pekerja sektor pariwisata, insentif PPh 21 untuk industri padat karya, serta perluasan diskon iuran JKK dan JKM.
Lima program pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja adalah Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa, modernisasi kapal nelayan, dan perkebunan rakyat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan pemerintah telah membentuk tim percepatan program pembangunan ekonomi.
Tim ini akan menerima aduan dari pelaku bisnis yang masih merasakan kendala saat menjalankan usaha.
“Kami akan terima laporan mereka. Kami akan sidangkan di tim ini setiap satu minggu sekali,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
