Bukittinggi – Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya menjamin kesehatan warganya. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Komitmen tersebut diperkuat dengan penandatanganan adendum nota kesepakatan bersama BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Kamis (16/10/2025).
Langkah ini strategis untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta di Bukittinggi.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Haris Prayudi, mengapresiasi langkah Pemkot. Ia menyebut, dukungan penuh pemerintah daerah membuat Bukittinggi mampu mempertahankan UHC.
“Per 1 Oktober 2025, Kota Bukittinggi masih berstatus UHC,” ujarnya.
Bukittinggi berpotensi menerima UHC Award dari Presiden pada Januari mendatang. Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang menjamin minimal 98 persen penduduknya dengan tingkat keaktifan peserta 80 persen.
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan yang layak.
“Program JKN merupakan urusan wajib pemerintah daerah,” tegasnya.
Pemkot akan melakukan pendataan ulang peserta JKN agar manfaatnya tepat sasaran. Targetnya, 98 persen masyarakat Bukittinggi terjamin dalam BPJS Kesehatan.
Sebagai wujud peningkatan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan, Pemkot Bukittinggi berencana membangun gedung layanan cuci darah di RSUD Bukittinggi.
