Batusangkar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempercepat upaya pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga yang terdampak bencana hidrometeorologi, baik melalui skema huntap terpadu maupun mandiri. Dorongan itu disampaikan Bupati Eka Putra usai bertemu Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jarwansah di Jakarta, Kamis (7/6/2026).
Eka mengatakan, pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk mempercepat pembangunan huntap sebagai bagian dari pemulihan pascabencana yang lebih terarah dan berkelanjutan. Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memastikan warga terdampak segera menempati hunian yang layak, aman, dan nyaman.
Menurut Eka, percepatan pembangunan huntap menjadi prioritas agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara. Karena itu, koordinasi dengan BNPB difokuskan pada sinkronisasi data, kesiapan lahan, serta dukungan teknis dan anggaran dari pemerintah pusat agar pembangunan berjalan optimal.
“Pemerintah daerah dan BNPB harus berkolaborasi kuat agar rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Tanah Datar bisa dipercepat,” kata Eka. Ia berharap langkah tersebut segera memberi kepastian tempat tinggal bagi masyarakat terdampak.
Terkait huntap mandiri, Eka menyebut seluruh data yang dihimpun telah disampaikan kepada BNPB. Lahan untuk pembangunan huntap mandiri juga, menurut dia, sudah disiapkan oleh masyarakat yang terdampak langsung bencana.
Berdasarkan data yang diajukan ke BNPB melalui Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, di empat kecamatan yakni Batipuh Selatan, Batipuh, Rambatan, dan X Koto, tercatat 88 unit huntap mandiri, 56 unit huntap terpadu, tiga warga tidak memilih, dan satu tanpa pernyataan. Totalnya mencapai 148 unit terdampak.
Eka berharap pemerintah pusat melalui BNPB dapat memberikan dukungan penuh, terutama dalam bentuk anggaran, pendampingan teknis, dan percepatan administrasi, agar pembangunan huntap berjalan efektif dan tepat sasaran.
