Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin (8/9/2025).
Penunjukan ini diharapkan membawa angin segar bagi kebijakan ekonomi nasional.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menyambut positif penunjukan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.
Mereka menilai ini sebagai momentum perbaikan kebijakan ekonomi.
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menyatakan penggantian Sri Mulyani telah lama disuarakan. “Ini sebagai bentuk kritik atas ketidakmampuan Menteri Keuangan dalam mendorong kebijakan pajak yang berkeadilan,” ujarnya.
Bhima menyoroti pengelolaan belanja yang dinilai kurang hati-hati dan beban utang yang terus meningkat. Kondisi ini, menurutnya, mempersempit ruang fiskal.
Celios berjanji akan mengawal kebijakan Menteri Keuangan yang baru secara kritis dan objektif.
Bhima menyebut lima tugas mendesak yang harus dilakukan Purbaya untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Pertama, memastikan strategi penerimaan pajak memperhatikan daya beli masyarakat menengah ke bawah. Celios mengusulkan penurunan tarif PPN menjadi 8 persen dan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7 juta per bulan.
Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batu bara dan pajak windfall profit. “Pajak kekayaan sebesar 2 persen bagi aset orang super kaya juga urgen untuk menekan ketimpangan,” kata Bhima.
Kedua, efisiensi anggaran harus dilakukan dengan kajian makroekonomi yang transparan. Efisiensi tidak boleh mengganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
Celios juga menilai efisiensi yang dilakukan Sri Mulyani perlu dievaluasi ulang. Hal ini karena menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah.
Ketiga, restrukturisasi utang pemerintah perlu dilakukan dengan menekan beban bunga utang. Celios mendorong pertukaran kewajiban utang dengan program transisi energi dan konservasi lingkungan.
Keempat, Menteri Keuangan perlu mencopot Wakil Menteri dan pejabat Kemenkeu yang rangkap jabatan di BUMN. Rangkap jabatan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Kelima, evaluasi seluruh belanja perpajakan yang merugikan keuangan negara. Perusahaan penerima tax holiday dan tax allowances wajib diaudit laporan keuangannya.
“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan UMKM,” tegas Bhima. Celios juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik.
