Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengeluarkan instruksi wajib bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di daerah rawan.
Langkah ini diambil guna memastikan keberlangsungan pelayanan publik tetap terjaga meski dalam situasi darurat sekalipun.
Arahan tersebut ditegaskan Mahyeldi saat membuka Pelatihan Dasar Manajemen Bencana (DMB) di BPSDM Sumatera Barat pada Senin (13/7/2026).
Ia menyoroti posisi geografis Sumatera Barat yang berada di jalur pertemuan lempeng tektonik aktif dan sesar aktif sebagai faktor penentu urgensi peningkatan kapasitas SDM.
Mitigasi bencana yang efektif tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur fisik, melainkan mutlak membutuhkan kualitas personel yang profesional, cepat, dan presisi.
Sebanyak 40 peserta, yang terdiri dari 30 ASN Pemprov Sumbar dan 10 perwakilan BBPKA-PDN Wilayah I Bukittinggi, akan mengikuti pelatihan intensif selama sepuluh hari.
Materi yang diberikan mencakup manajemen risiko, penerapan sistem komando darurat, hingga strategi penguatan koordinasi lintas sektor.
Para peserta diproyeksikan menjadi agen perubahan yang mampu menginternalisasi budaya sadar bencana di lingkungan kerja masing-masing.
Mahyeldi menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, media, hingga masyarakat luas dalam menanggulangi bencana.
Senada dengan Gubernur, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Barat sekaligus Plt Kepala BPSDM, Medi Iswandi, menilai program ini sebagai investasi strategis dalam mencetak aparatur yang tangguh.
Proses pembelajaran menggunakan metode blended learning dengan mengombinasikan sesi daring dan klasikal.
Seluruh rangkaian pelatihan akan ditutup dengan simulasi terpadu melalui Tabletop Exercise, Practical Exercise, dan Command Post Exercise.
Simulasi tersebut dirancang khusus untuk menguji kemampuan para aparatur dalam mengambil keputusan krusial di lapangan saat situasi mencekam.
