Jakarta – Pesatnya adopsi pembayaran digital di Indonesia kini dibayangi oleh ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Data Bank Indonesia mencatat volume transaksi mencapai 14,82 miliar pada kuartal I 2026, atau melonjak 37,69 persen secara tahunan. Namun, pertumbuhan masif ini berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kejahatan siber yang kini memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk melancarkan serangan.
Kerentanan sistem digital nasional terkonfirmasi melalui catatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang 2025. Terdapat 5,2 miliar trafik internet yang terdeteksi sebagai jalur serangan siber, dengan 94 persen di antaranya didominasi oleh malware yang berisiko tinggi bertransformasi menjadi ransomware.
Menghadapi ancaman tersebut, pelaku industri keuangan digital didesak untuk mengubah orientasi bisnis. Wakil Ketua Umum II Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Budi Gandasoebrata, menegaskan bahwa ketahanan sistem kini menjadi prioritas utama di atas sekadar pengejaran pertumbuhan volume transaksi.
“Industri tidak lagi hanya dituntut untuk tumbuh cepat tetapi juga harus tumbuh resilient. Dalam konteks tersebut, Fraud Detection System (FDS) saat ini merupakan infrastruktur krusial bagi industri keuangan digital,” tegas Budi.
Pandangan serupa datang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen OJK, Tri Herdianto, menekankan bahwa fraud resilience atau ketahanan terhadap penipuan telah menjadi pilar fundamental untuk menjaga kepercayaan publik serta menjamin keberlangsungan bisnis di tengah meluasnya penggunaan dompet digital dan QRIS.
Sebagai langkah mitigasi, Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, mengusulkan penguatan kolaborasi melalui pendekatan shared services dan infrastruktur manajemen penipuan terpadu. Strategi kolektif ini dinilai mampu menekan risiko sistemik sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bagi para pelaku industri.
“Pendekatan shared services memungkinkan pelaku industri mengoptimalkan investasi serta memaksimalkan efisiensi operasional. Dengan struktur yang terstandarisasi, kualitas keamanan dapat ditingkatkan, respons terhadap insiden menjadi lebih cepat, dan risiko sistemik dapat ditekan secara signifikan,” ujar Ario.
