Jakarta – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan wacana penyelenggaraan ibadah haji melalui jalur laut masih dalam tahap kajian awal.
Hal ini disampaikan usai menghadiri Rapat Terbatas Menteri di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (10/7/2025).
Nasaruddin Umar mengatakan, wacana tersebut belum menjadi pembahasan resmi di internal Kementerian Agama.
“Belum ada pembahasan resmi di internal Kementerian Agama. Namun sudah banyak perusahaan yang pernah datang dan mempersentasikan itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nasaruddin Umar menjelaskan, Indonesia memiliki sejarah dalam memberangkatkan jemaah haji melalui jalur laut, seperti yang dilakukan oleh kapal Belle Abeto dan kapal Gunung Jati.
“Dulu jalur laut ada kapal Bele Abeto, ada kapal Gunung Jati, tapi saat itu membutuhkan waktu tiga bulan empat bulan. Nah sekarang ini mungkin kapalnya lebih cepat ya. Saudi Arabia kan juga ada jalur lautnya, tapi terutama untuk pelabuhan dekat-dekat situ, misalnya di Mesir,” jelasnya.
Namun, Nasaruddin mengungkapkan, beberapa perusahaan swasta yang menawarkan skema jalur laut belum memiliki armada sendiri dan masih bergantung pada kerjasama dengan pihak luar.
Hal ini berpotensi meningkatkan biaya perjalanan.
“Perusahaan-perusahaan yang pernah datang ke kantor dan mempersentasikan itu juga belum punya kapal, hanya mungkin kerjasama dengan pihak luar, jadi mungkin jatuhnya mahal,” ungkapnya.
Nasaruddin Umar menambahkan, jalur laut saat ini lebih umum digunakan untuk perjalanan umrah dengan kapal pesiar dari negara-negara di sekitar Timur Tengah, bukan langsung dari Indonesia.
“Kalau jalur umrah, sudah ada sebetulnya, tapi tidak langsung dari Indonesia. Misalnya calon jemaah terbang dari titik tertentu dulu baru naik kapal pesiar ke titik yang cukup dekat dengan tujuan,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menag juga menanggapi isu kekerasan seksual di lembaga pendidikan.
Dia menegaskan kasus-kasus tersebut tidak terjadi di pesantren resmi, melainkan di lembaga yang mengatasnamakan pondok pesantren.
“Sebetulnya bukan pesantren, tapi abal-abal mengatasnamakan pondok pesantren,” kata Menag.
“Kita sudah bentuk timnya, ini nggak boleh ada seperti itu lagi. Kita bentuk tim khusus pencegahannya,” pungkasnya.
