Makkah – Pemerintah Indonesia langsung tancap gas melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, tepat setelah fase puncak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) berakhir. Langkah ini diambil menyusul selesainya mobilisasi jemaah Nafar Tsani yang meninggalkan Mina dengan tertib pada Sabtu (30/5) pukul 15.00 Waktu Arab Saudi.
Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, mengumpulkan jajaran penyelenggara di Daker Makkah untuk membedah berbagai aspek operasional selama fase Armuzna. Fokus pembahasan mencakup efektivitas pergerakan jemaah, kualitas fasilitas tenda, distribusi konsumsi, sistem transportasi, hingga manajemen kesehatan dan tata kelola mabit di Muzdalifah serta skema murur.
Irfan menegaskan bahwa berakhirnya fase Mina bukan berarti tugas tim penyelenggara usai. Sebaliknya, ia menginstruksikan agar seluruh catatan lapangan segera dihimpun sebagai fondasi perbaikan layanan haji di masa mendatang.
“Berakhirnya fase Mina bukan berarti tugas kita selesai. Justru saat inilah seluruh catatan lapangan harus dihimpun dan dievaluasi secara menyeluruh agar menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan haji tahun depan,” ujar Irfan dalam rapat tersebut.
Pemerintah sengaja mempercepat siklus evaluasi tahun ini karena telah menerima garis waktu awal penyelenggaraan haji 2027 dari Pemerintah Arab Saudi. Dengan jadwal yang lebih dini, perencanaan dan pengadaan layanan diharapkan dapat berjalan lebih matang dan terukur.
“Kita ingin seluruh pengalaman lapangan tahun ini menjadi pelajaran berharga. Evaluasi harus dilakukan sejak dini agar layanan haji 2027 semakin tertata, semakin ramah lansia, lebih responsif terhadap kebutuhan jemaah, serta mampu menghadirkan ibadah yang aman, nyaman, dan membahagiakan,” tambahnya.
Selain membedah operasional Armuzna, rapat tersebut juga mematangkan persiapan fase pemulangan jemaah ke Tanah Air yang dijadwalkan mulai 1 Juni 2026. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi diinstruksikan untuk tetap menjaga standar pelayanan, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia, jemaah dengan risiko kesehatan tinggi, serta mereka yang masih menuntaskan tawaf ifadah.
Meski penyelenggaraan haji tahun ini dinilai terkendali, pemerintah tetap membuka ruang bagi masukan dari berbagai pihak, termasuk jemaah, petugas, hingga DPR RI. Irfan menutup pertemuan dengan menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi petugas dan kedisiplinan jemaah selama puncak ibadah haji.
“Terima kasih kepada seluruh jemaah dan petugas haji Indonesia. Semangat kebersamaan, kedisiplinan, dan pelayanan yang diberikan selama Armuzna menjadi modal penting untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan haji Indonesia pada masa yang akan datang,” pungkasnya.
