Padang – Seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Agam, resmi mengikat komitmen perlindungan lahan pertanian melalui penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Agenda strategis yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Rabu (8/7) ini disaksikan langsung oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah.
Langkah ini diambil guna membentengi ketahanan pangan nasional dari ancaman alih fungsi lahan pertanian yang kian tak terkendali.
Gubernur Mahyeldi menekankan bahwa percepatan penetapan LP2B merupakan mandat pemerintah pusat melalui surat edaran bersama lintas kementerian.
Kebijakan ini menjadi instrumen krusial dalam memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan sektor agraris di masa depan.
Sumatera Barat kini sukses mencatatkan realisasi sebesar 90,01 persen dari total target usulan LP2B yang ditetapkan.
Capaian tersebut membuktikan soliditas sinergi antarpemerintah kabupaten dan kota dalam mengamankan aset sumber daya pangan daerah.
Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa perlindungan lahan produktif adalah pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
Kabupaten Agam sendiri tercatat memiliki Lahan Baku Sawah yang mencapai 23.001,31 hektare.
Wilayah tersebut telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 17.112,21 hektare atau setara 74,40 persen dari total luasan sawah yang tersedia.
Seluruh komitmen ini akan segera diintegrasikan ke dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat kabupaten dan kota sesuai regulasi yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan kesiapan penuh untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna menjaga produktivitas lahan demi menjamin pangan generasi mendatang.
