Dharmasraya – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengambil langkah taktis untuk memulihkan akses transportasi warga di Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, yang sempat terputus akibat jalan amblas. Sejak Minggu (31/05/2026), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah mengerahkan alat berat ke lokasi untuk memulai penanganan darurat.
Solusi cepat yang diterapkan adalah pemasangan box culvert. Kebijakan ini diambil mendahului proses pencairan anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna memastikan mobilitas warga, baik untuk sektor ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan sosial, tidak terhambat dalam jangka waktu lama.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin membiarkan masyarakat menanggung kesulitan akibat kerusakan infrastruktur tersebut. Baginya, kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung saat warga membutuhkan solusi mendesak.
“Kita tidak ingin masyarakat terlalu lama mengalami kesulitan akibat terputusnya akses jalan. Karena itu, sebelum anggaran RR BPBD keluar, kita ambil langkah cepat dengan memasang box culvert agar akses masyarakat kembali normal,” ujar bupati perempuan pertama di Sumatera Barat tersebut.
Respons cepat pemerintah daerah ini mendapat apresiasi dari warga setempat. Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Kurnia Selatan, Tony Purjianto, menilai langkah tersebut sebagai bukti nyata kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Annisa Suci Ramadhani yang langsung mengambil tindakan begitu mengetahui kondisi jalan amblas ini. Masyarakat sangat terbantu karena akses yang sempat terganggu kini segera dapat digunakan kembali,” ungkap Tony.
Senada dengan hal tersebut, tokoh masyarakat setempat, Maryono, memandang pemasangan box culvert sebagai solusi efektif sebelum pemerintah daerah merealisasikan pembangunan infrastruktur permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi di masa mendatang. Baginya, langkah ini merupakan wujud kehadiran nyata pemerintah di tengah persoalan warga.
