Ranah

Pemprov Sumatera Barat Akselerasi Pembangunan Ekonomi Biru Berkelanjutan

598
×

Pemprov Sumatera Barat Akselerasi Pembangunan Ekonomi Biru Berkelanjutan

Sebarkan artikel ini
temui-menteri-kkp,-pemprov-sumbar-usulkan-pengembangan-kelautan-dan-perikanan-berkelanjutan
Temui Menteri KKP, Pemprov Sumbar Usulkan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI memberikan lampu hijau terhadap empat program prioritas yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Inisiatif ini dirancang untuk mengakselerasi ekonomi biru sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memaparkan langsung rencana strategis tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di Jakarta, Senin (18/5/2026). Fokus utama dari usulan ini adalah mengoptimalkan potensi kelautan tanpa mengabaikan aspek ekologi.

“Kami ingin potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Barat dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mahyeldi.

Empat program yang menjadi fokus utama meliputi pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih untuk memperkuat ekosistem ekonomi pesisir, serta budidaya perikanan air tawar berbasis bioflok yang disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, Pemprov Sumbar mengusulkan optimalisasi tujuh kawasan konservasi perairan sebagai destinasi wisata bahari, serta pengembangan UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai pusat pembenihan (hatchery) udang vaname.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat menaruh perhatian khusus pada program Kampung Nelayan Merah Putih karena dinilai sebagai langkah strategis nasional.

“Program ini akan memperkuat produksi perikanan tangkap yang ke depan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga diarahkan untuk ekspor melalui pemanfaatan Pelabuhan Samudra Bungus,” terang Syefdinon.

Guna memastikan keberhasilan program, KKP mendorong percepatan realisasi budidaya bioflok dengan memperkuat sektor hulu, termasuk penyediaan induk ikan unggul dan pembangunan pabrik pakan. Sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama agar pembangunan sektor kelautan di Sumatera Barat berjalan terintegrasi dan efisien.