Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan program penanganan bencana berjalan sesuai aturan yang berlaku. Langkah ini diambil sebagai upaya mewujudkan tata kelola yang baik dalam penanganan bencana.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam penanganan bencana.
Hal ini disampaikan saat pertemuan dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumbar di Istana Gubernuran, Rabu (31/12/2025).
Mahyeldi menekankan bahwa penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab.
Pertemuan tersebut membahas secara rinci pengelolaan anggaran, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta pengawasan dampak bencana hidrometeorologi.
Pemprov Sumbar berkomitmen untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam setiap tahapan penanganan bencana.
Sinergi dengan BPK diharapkan dapat terus terjaga demi memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang terdampak bencana.
“Kita ingin bergerak cepat membantu masyarakat, namun tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik,” ujar Mahyeldi.
Dukungan dan masukan dari BPK dinilai sangat penting agar program penanganan bencana dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
