Padang – Sumatera Barat kini tancap gas mempercepat agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui optimalisasi dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Pemerintah pusat telah menuntaskan penyaluran dana sebesar Rp2,71 triliun sejak April 2026 guna menopang pemulihan infrastruktur serta ekonomi rakyat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mengeksekusi program kerja yang telah disusun.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran,” ujar Mahyeldi dalam rapat evaluasi di Auditorium Gubernuran, Selasa (21/7/2026).
Mahyeldi menuntut jajaran pemerintah daerah agar menerapkan skala prioritas yang ketat serta menjamin transparansi di setiap tahapan pembangunan.
Keterbukaan informasi publik menjadi syarat mutlak untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas kinerja pemerintah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri mengelola alokasi dana sebesar Rp534 miliar yang didistribusikan kepada 23 Organisasi Perangkat Daerah.
Dinas PSDA serta Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang memikul tanggung jawab terbesar dalam realisasi proyek pemulihan tersebut.
Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, mendesak agar anggaran segera direalisasikan sesuai peruntukan rehabilitasi dan mitigasi bencana.
Pihak Kemendagri juga mewanti-wanti daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem seperti fenomena El Nino.
Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi tinggi atas capaian kinerja Sumatera Barat.
Provinsi ini sukses menembus jajaran tiga besar wilayah dengan progres pemulihan pascabencana tercepat di tingkat nasional.
Laju pemulihan sektor pertanian pun menunjukkan hasil impresif dengan catatan 98 persen lahan sawah telah kembali produktif.
Sebagian besar area pertanian yang terdampak bencana kini sudah kembali menjalankan siklus musim tanam secara normal.
