Padang – Ancaman gempa megathrust di Sumatera Barat kini resmi masuk dalam agenda strategis pertahanan nasional. Pemerintah daerah menggandeng TNI untuk memperkuat mitigasi bencana, mengingat potensi gempa besar di jalur subduksi Mentawai dapat melumpuhkan stabilitas ekonomi dan keamanan wilayah secara masif.
Sinergi lintas sektor ini mengemuka dalam pembekalan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) bagi 157 Peserta Didik Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (9/6/2026).
Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Era Sukma Munaf, menekankan bahwa penanganan bencana di wilayah rawan tidak bisa lagi berjalan secara sektoral. Ia memandang ancaman megathrust sebagai isu ketahanan nasional yang memerlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa.
“Penanggulangan bencana bukan sekadar urusan daerah, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan nasional. Karena itu, pendekatan yang dilakukan harus komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk TNI,” ujar Era saat mewakili Gubernur Mahyeldi Ansharullah.
Catatan BPBD menunjukkan sepanjang 2025, Sumatera Barat telah dilanda 208 kejadian bencana. Meski banjir dan tanah longsor mendominasi, potensi megathrust tetap menjadi ancaman paling krusial karena dampaknya yang diprediksi melumpuhkan sistem logistik dan pusat ekonomi di pesisir, termasuk Kota Padang.
Dalam forum tersebut, Era memaparkan sejumlah kendala mitigasi, mulai dari integrasi perencanaan pembangunan yang belum optimal hingga keterbatasan sarana prasarana. Saat ini, Pemprov Sumbar tengah mengakselerasi penguatan infrastruktur, seperti pembangunan shelter tsunami, jalur evakuasi, serta sistem peringatan dini berbasis real time.
Senada dengan hal tersebut, Komandan Sesko TNI, Marsekal Madya TNI Arif Widianto, mengategorikan megathrust sebagai tantangan nonmiliter yang nyata. Menurutnya, keberhasilan mitigasi sangat bergantung pada kolaborasi antara kebijakan nasional dan tata kelola pemerintahan daerah.
“Ancaman megathrust merupakan ancaman nonmiliter yang memiliki dampak luas terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional. Karena itu, sinergi antara kebijakan nasional, pertahanan negara, dan tata kelola pemerintahan daerah menjadi kunci dalam membangun ketahanan nasional,” tutur Arif.
Kegiatan KKDN yang berlangsung hingga 12 Juni 2026 ini diharapkan menghasilkan kajian strategis. Analisis mendalam dari para peserta didik-yang terdiri dari personel TNI, Polri, serta perwakilan negara sahabat-nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa depan.
