Jakarta – Keberhasilan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) tidak boleh hanya diukur dari angka penerimaan negara. Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menekankan bahwa tolok ukur utama dari pembentukan perusahaan pelat merah pengelola ekspor satu pintu ini haruslah kesejahteraan petani dan pelaku usaha lokal.
Rahmat mengingatkan agar PT DSI tidak sekadar menjadi entitas administratif. Kehadiran perusahaan ini diharapkan mampu menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai ketergantungan pada pasar internasional yang selama ini dinilai tidak adil bagi Indonesia.
“Sudah saatnya kita berhenti menjadi objek yang harganya ditentukan pihak luar. Kita punya sawit dan nikel, maka kita yang harus memegang kendali,” ujar Rahmat di Jakarta, Senin (2/6/2026).
Menurut legislator dari Fraksi PKS tersebut, Indonesia selama ini kerap dirugikan oleh mekanisme pasar global. Akibatnya, keuntungan dari komoditas unggulan seperti nikel dan sawit lebih banyak dinikmati oleh pihak asing. Ia pun berkomitmen untuk terus mengawal operasional PT DSI agar tetap berpihak pada kepentingan nasional.
Sebagai bukti mendesaknya intervensi pemerintah, Rahmat menyoroti nasib petani sawit di Sumatera Barat. Saat ini, harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani dilaporkan anjlok hingga Rp600 per kilogram dari harga normal. Ia mendesak pemerintah dan BUMN terkait segera mengambil langkah stabilisasi agar kerugian petani tidak terus berlanjut.
“Keberhasilan PT DSI jangan hanya dilihat dari besaran penerimaan negara. Tolok ukur utamanya adalah kesejahteraan masyarakat, terutama petani yang selama ini rentan terhadap fluktuasi harga,” tegasnya.
PT DSI diproyeksikan mengonsolidasikan ekspor komoditas strategis, dengan fokus awal pada sektor kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys). Melalui mekanisme satu pintu ini, tata kelola ekspor diharapkan menjadi lebih transparan dan efisien, sekaligus mampu mengembalikan keuntungan sumber daya alam Indonesia ke tangan rakyat.
