Padang – Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menyampaikan pesan dan harapan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat yang baru, Teddi Guspriadi.
Pesan tersebut disampaikan dalam acara pisah sambut yang berlangsung di ZHM Premiere Hotel, Padang, pada Jumat, 24 Januari 2025.
Acara ini menandai peralihan kepemimpinan dari Sri Puspita Dewi kepada Teddi Guspriadi. Dalam kesempatan tersebut, Rahmat Saleh memberikan apresiasi yang tinggi terhadap dedikasi Sri Puspita Dewi selama menjabat.
“Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa kepada Ibu Sri Puspita Dewi,” ungkapnya.
Rahmat Saleh berharap agar BPN Sumbar dapat bergerak lebih cepat dan responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan nada bercanda namun penuh makna, ia menambahkan, “Saya tahu Pak Teddi ini suka lari, jadi saya harapkan BPN semakin kencang ke depan.”
Sebagai anggota Komisi II DPR RI yang membidangi urusan pemerintahan dan pertanahan, Rahmat menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi.
“Kita harap masyarakat dapat dimudahkan lagi ke depan. Harapan ini sejalan dengan komitmen kita bersama dalam memperjuangkan birokrasi yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Rahmat juga menyoroti berbagai persoalan pertanahan yang masih menjadi tantangan di Sumatera Barat, seperti masalah tanah ulayat dan sengketa lahan yang memerlukan perhatian khusus.
Dia menekankan bahwa BPN Sumbar perlu proaktif dalam menyelesaikan konflik pertanahan, terutama yang berkaitan dengan hak ulayat dan kepemilikan lahan masyarakat adat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Sumatera Barat. “Program PTSL harus menjadi prioritas agar seluruh bidang tanah memiliki kepastian hukum,” ujarnya, dengan harapan dapat mengurangi potensi sengketa lahan di masa mendatang.
Rahmat juga menyinggung pentingnya sinergi antara BPN dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. “Kolaborasi yang baik akan mempercepat penyelesaian masalah pertanahan dan mendukung pembangunan daerah,” katanya.
Sinergi ini diharapkan dapat memperlancar berbagai proyek strategis yang memerlukan pembebasan lahan, seperti pembangunan infrastruktur jalan tol dan fasilitas publik lainnya.
