Ranah

Sengkrah Berbenah: Rumah Deret Atasi Kawasan Kumuh

176
×

Sengkrah Berbenah: Rumah Deret Atasi Kawasan Kumuh

Sebarkan artikel ini
menengok-penataan-permukiman-padat-penduduk-di-surakarta
Menengok Penataan Permukiman Padat Penduduk di Surakarta

Surakarta – Kabar baik bagi warga Sangkrah, Surakarta. Puluhan keluarga kini dapat menikmati hunian yang lebih layak setelah permukiman mereka direvitalisasi.

PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menjadi motor penggerak perubahan ini, mengubah kawasan kumuh menjadi lingkungan yang lebih sehat dan tertata.

Sutarto, seorang pengemudi ojek online, adalah salah satu warga yang merasakan langsung manfaatnya. Bersama istri dan tiga anaknya, ia kini tinggal di rumah berukuran 4×5 meter yang dulunya merupakan kawasan kumuh.

“Dulunya ini kumuh banget, tidak tertata rapi. Banyak barang rongsok,” ungkap Sutarto, Kamis (12/2/2026).

Total 56 unit rumah dibangun di Sangkrah, dengan 37 unit di antaranya merupakan kontribusi dari PT SMF, BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Sisanya disumbangkan oleh BUMN lain di bawah Kemenkeu.

Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung penataan kawasan kumuh dan program pemerintah untuk menekan backlog hunian serta menghapus kemiskinan ekstrem.

“Lima puluh enam unit rumah itu dibangun di atas lahan seluas 1.120 meter persegi, yang clear and clean, tanah itu diserahkan dari Pemerintah Kota Surakarta,” jelas Ananta.

Selain di Sangkrah, PT SMF juga telah membangun 47 unit rumah di Mojo, Surakarta. Total, SMF telah membangun 84 unit rumah di Surakarta. Sejak 2019, SMF mencatat telah membangun 747 unit rumah di 33 kota.

Sumini, seorang buruh cuci berusia 60 tahun, juga merasakan dampak positif program ini. Ia mengaku rumah barunya jauh lebih nyaman dan bersih dibandingkan rumah bambu yang dulu ia tempati.

Namun, Sumini berharap fasilitas air segera berfungsi. Saat ini, ia harus membayar Rp 50 ribu per bulan kepada tetangga untuk mendapatkan akses air.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyebut proyek ini sebagai wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) badan usaha kementerian. Ia mendorong pemerintah kota dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk mengidentifikasi kegiatan usaha yang berpotensi menerima pembiayaan.

“Saya minta kepada seluruh special mission vehicle Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pekerjaannya di Kota Surakarta maupun tempat lainnya di seluruh Indonesia,” tegas Suahasil.

Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menekankan pentingnya integrasi kebijakan perumahan dengan sektor ekonomi. Ia berharap kawasan yang telah ditata dapat mandiri secara ekonomi melalui pengembangan UMKM dan pariwisata.