Jakarta – Kabar baik bagi masyarakat di berbagai daerah, pemerintah pusat memastikan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp 1.376,9 triliun dari total Rp 3.136,5 triliun dalam RAPBN 2026 akan langsung menyentuh kehidupan mereka.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).
Menurut Sri Mulyani, penyaluran anggaran ini adalah implementasi nyata dari fokus utama APBN 2026, yaitu penyelarasan belanja pusat dan daerah.
“Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan dalam pidatonya bahwa belanja pusat dan daerah harus bergerak searah. Jadi, walaupun belanja dilakukan oleh pemerintah pusat, yang menikmati manfaatnya adalah rakyat di daerah,” ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan lebih lanjut, anggaran belanja pusat untuk daerah terdiri dari belanja kementerian/lembaga dengan pagu anggaran Rp 1.498,3 triliun dan non kementerian/lembaga sebesar Rp 1.638,2 triliun.
Ia merinci alokasi anggaran untuk berbagai program prioritas, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 28,7 triliun, Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) dan beasiswa lainnya senilai Rp 88,6 triliun, serta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp 43,8 triliun.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk bantuan layanan kesehatan senilai Rp 69 triliun, program cek kesehatan gratis dan revitalisasi rumah sakit sebesar Rp 7,3 triliun, renovasi dan revitalisasi sekolah Rp 22,5 triliun, serta program makan bergizi gratis dengan anggaran Rp 335 triliun.
Program lain yang menjadi perhatian adalah pembangunan sekolah unggul Garuda (Rp 27,9 triliun), preservasi jalan dan jembatan (Rp 24,9 triliun), pembangunan perumahan (Rp 48,7 triliun), serta proyek bendungan dan irigasi senilai Rp 12 triliun.
Dukungan terhadap koperasi desa dan kelurahan Merah Putih juga dialokasikan sebesar Rp 83 triliun, subsidi non-energi seperti subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pupuk Rp 108,8 triliun, serta tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS sebesar Rp 63,5 triliun.
Subsidi energi dan kompensasi direncanakan sebesar Rp 381,3 triliun.
Anggaran juga dialokasikan untuk persiapan lumbung pangan Rp 22,4 triliun, pengelolaan Bulog dan cadangan pangan Rp 28,5 triliun, serta pembangunan kampung nelayan dan program pergaraman nasional sebesar Rp 6,6 triliun.
Sri Mulyani menegaskan bahwa seluruh program ini merupakan bagian dari belanja pusat yang langsung berlokasi di daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBN dari sisi belanja pusat memang besar, tetapi itu dilakukan pemerintah pusat langsung agar bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah,” pungkasnya.
