Yogyakarta – Rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India oleh pemerintah menuai sorotan tajam. Kalangan akademisi menilai kebijakan ini berpotensi merugikan industri otomotif nasional.
Ahmad Ma’ruf, Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang rencana tersebut. Ia mempertanyakan dasar ekonomi, dampak terhadap neraca perdagangan, dan keberpihakan pada industri dalam negeri.
“Kebijakan itu perlu dikaji ulang dari sisi rasionalitas ekonomi, dampaknya terhadap neraca perdagangan, hingga keberpihakannya pada industri dalam negeri,” tegas Ma’ruf, Rabu (25/2/2026).
Ma’ruf menilai, impor besar-besaran ini tidak relevan dengan alasan pemerintah yang mengaitkannya dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, KDMP adalah program strategis yang membutuhkan perhitungan ekonomi matang. Tidak semua KDMP memerlukan spesifikasi kendaraan seperti pikap impor.
Ma’ruf menambahkan, kebutuhan pengadaan dalam jumlah besar seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat industri otomotif nasional.
“Jika produk sejenis dipesan kepada industri dalam negeri, akan jauh lebih memberikan nilai tambah,” ujarnya.
Nilai tambah tersebut, lanjut Ma’ruf, meliputi kegiatan produksi, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan rantai pasok bahan baku domestik. Bahkan, kebijakan ini dapat menstimulasi tumbuhnya industri-industri baru.
Ia menyarankan agar mekanisme pengadaan dilakukan secara terbuka melalui sistem lelang atau bidding, dengan mengedepankan keberpihakan terhadap produk dalam negeri.
Ma’ruf mengingatkan, impor besar-besaran berpotensi menggerus cadangan devisa negara dan menekan nilai tukar rupiah.
“Berapa triliun rupiah yang akan mengalir ke luar negeri jika impor ini dilakukan? Itu akan menggerus cadangan devisa kita,” katanya.
Jika rencana ini terealisasi, industri otomotif nasional berpotensi kehilangan peluang besar yang bersumber dari belanja publik. Hal ini dinilai bertentangan dengan semangat kemandirian ekonomi.
Ma’ruf menyarankan pemerintah meninjau ulang rencana impor dan berdialog dengan pelaku industri otomotif nasional untuk mencari solusi yang lebih rasional dan strategis.
“Langkah paling rasional adalah membatalkan rencana impor dan menggandeng industri otomotif domestik,” pungkasnya.
